Jakarta – Lembaga Mahasiswa Berdialektika dengan Logika Sumatera Utara (MADILOG SUMUT) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Kota Medan.
Ketua Umum MADILOG SUMUT, Habibi Martua, mengatakan bahwa rencana aksi tersebut berangkat dari hasil kajian internal lembaga yang menemukan adanya indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.
“Berdasarkan informasi yang telah kami kaji, terdapat kejanggalan dalam besaran anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor, kendaraan dinas, serta kendaraan operasional di Bagian Umum Sekretariat Kota Medan yang nilainya mencapai sekitar Rp2,5 miliar,” ujar Habibi Martua dalam keterangannya.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut dinilai tidak proporsional apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil pemeliharaan kendaraan yang ada. Oleh karena itu, apabila dilakukan penghitungan secara lebih rinci dan mendalam, anggaran tersebut dinilai berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran bahkan tindak pidana korupsi.
Selain itu, MADILOG SUMUT juga menyoroti adanya dugaan praktik nepotisme dalam proses pelelangan proyek tahun anggaran 2025.
Habibi menjelaskan bahwa proyek tersebut memiliki nilai anggaran yang cukup besar, yakni berkisar Rp17 miliar bahkan lebih. Namun dalam proses pelelangan tersebut diduga terdapat praktik pengaturan untuk memenangkan salah satu pihak dalam tender yang diduga dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Medan.
“Kami menilai jika dugaan tersebut benar adanya, maka hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegasnya.
Oleh karena itu, MADILOG SUMUT menilai bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar dilakukan penyelidikan secara komprehensif untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Melalui aksi yang akan digelar di Kejagung RI pada Jumat mendatang, MADILOG SUMUT akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejanggalan anggaran serta dugaan praktik nepotisme dalam proses pelelangan proyek di lingkungan Sekretariat Kota Medan.
