Jakarta ,Selatan News
Tata Kelola Karbon Biru Harus Libatkan Praktisi, Masyarakat, dan Pemerintah Secara Terpadu Pengelolaan karbon biru harus dirancang sebagai proses jangka panjang dengan tata kelola yang inklusif dan terkoordinasi.
Dalam skema ini, praktisi, masyarakat, dan pemerintah sama-sama mendapatkan manfaat secara adil, dengan peran dan kewenangan yang jelas di setiap tingkatan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Nelly Marinda Situmorang, Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur. Menurutnya, tata kelola karbon biru tidak bisa dilakukan secara singkat atau parsial, melainkan melalui proses bertahap yang dimulai dari penguatan visibilitas data, pemetaan potensi, hingga pengembangan mekanisme ekonomi karbon yang kredibel.
“Praktisi mendapatkan manfaat dari kepastian tata kelola, masyarakat memperoleh dampak ekonomi dan pemberdayaan, dan pemerintah mendapatkan sistem pengelolaan yang tertib serta berkelanjutan. Semua ini hanya bisa tercapai jika koordinasi berjalan dengan baik,” ujar Nelly.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pengembangan regulasi karbon biru. Berbagai skema seperti carbon trading dan mekanisme ekonomi karbon lainnya sudah berkembang secara global, namun dari sisi teknologi dan regulasi nasional masih membutuhkan penguatan.
Dalam konteks tersebut, Yayasan Samudera Indonesia Timur menjalin kolaborasi dengan mitra dari Taiwan, khususnya dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu Indonesia mempersiapkan sistem pengelolaan karbon biru yang lebih matang dan sesuai dengan standar internasional.
Ke depan, yayasan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten, mengingat kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan ekosistem karbon biru banyak berada di tingkat kabupaten.
Kejelasan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi hal krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Kita perlu duduk bersama untuk menjelaskan batas kewenangan masing-masing. Jangan sampai terjadi tumpang tindih atau saling berebut peran. Tata kelola yang baik justru harus memastikan semua pihak bergerak searah,” tegasnya.
Selain lintas kementerian dan lembaga, penataan tata kelola karbon biru juga harus menyentuh masyarakat di sekitar ekosistem. Pelibatan masyarakat sejak awal dinilai penting agar kebijakan yang dibangun tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga berjalan efektif di lapangan.
Sebagai mitra pemerintah, Yayasan Samudera Indonesia Timur berkomitmen mendukung proses tersebut melalui kerja-kerja praktis, pendampingan lapangan, serta penguatan koordinasi multipihak.
Dengan pendekatan ini, karbon biru diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat pesisir Indonesia, tambah Nelly Situmorang kepada Selatan News
