LAHAT I Selatan.news — Perkumpulan Masyarakat Peduli Lahat (PMPL) Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi damai kepada Polres Lahat pada Rabu (13/8/2025). Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/8/2025) di halaman Kantor Bupati Lahat, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Koordinator Aksi PMPL, Tb. Muhamad Sukli, menyampaikan bahwa aksi akan diikuti sekitar 500 peserta dengan atribut mobil komando, sound system, baliho, dan spanduk. Menurutnya, tujuan aksi adalah menuntut transparansi dalam pengelolaan barang dan jasa di Kabupaten Lahat yang dinilai sarat indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Indikasi pelanggaran antara lain penawar dan pemenang tender hanya satu perusahaan, harga penawaran mendekati HPS, tidak adanya pembuktian kualifikasi untuk lebih dari satu penawar, tidak ada aanwijzing di lapangan, serta dugaan pungutan fee 2–3 persen oleh POKJA ULP,” ujarnya.
Koordinator Lapangan, Saryono Anwar, S.Sos., S.H., CPM, bersama Aristoteles, S.Ag., Hendri, dan Yeri Mediansyah, S.H., menegaskan bahwa pihaknya meminta seluruh tender APBD Kabupaten Lahat tahun 2025 dibatalkan. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa dan memproses dugaan jual beli proyek yang melibatkan pihak-pihak dekat penguasa daerah.
Saryono menambahkan, aksi ini dilakukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lahat. “Kami ingin pembangunan di Lahat memiliki kualitas yang baik, tahan lama, dan tidak dianggarkan berulang setiap tahun,” katanya.
Surat pemberitahuan aksi diterima langsung oleh Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K., melalui Kanit Intel IPDA Surbakti. “Surat dari PMPL sudah kami terima, nanti kami akan koordinasikan lagi dengan koordinator jika ada perubahan jadwal aksi,” ujar Surbakti.
Laporan: Nita
