Jakarta – Gerakan Aktivis Perubahan Padang Lawas Utara (GAPP) Jakarta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi dana operasional sekolah (BOS) pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan pada saat aksi unjuk rasa soal isu korupsi di Paluta di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Juli 2024. Menurut mereka, penyelewengan keuangan negara sudah lama terjadi di Paluta.
“Kami punya data terkait dugaan korupsi dana bos di Paluta yang terjadi pada tahun 2022 pada masa kepemimpinan Andar Amin Harahap. Kami minta KPK turun ke Paluta mengusut kasus korupsi tersebut,” beber Korlap aksi Alim Sofian Ritonga.
Menurut Alim, dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut menghambat kemajuan daerah dan pertembuhan ekonomi serta pembangunan SDM masyarakat Paluta. Khususnya tenga guru dan fasilitas sekolah di Paluta.
“Anggaran daerah ini justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak yang ingin memperkaya diri. Selain dana bos, pembangunan fasilitas sekolah banyak menguap dan tidak sesuai peruntukan untuk sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut Dia menyampaikan, selain bidang pendidikan, dana desa juga dijadikan banjakan pemerintah daerah Paluta dengan berbagai dalih kegiatan pelatihan agar dana tersebut dapat dipotong oleh oknum-oknum tertentu.
“Kami juga punya data terkait dana desa yang dijadikan sapi perah dan dikorupsi secara masal pada masa kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan,” pungkas Alim. (srr)
