Jakarta – Gerakan Aktivis Perubahan Padang Lawas Utara (GAPP) Jakarta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pj Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan.
Hal ini disuarakan pada saat aksi unjuk rasa di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Juli 2024. Menurut mereka, Pj Bupati Paluta terlibat dugaan korupsi terkait penggunaan dana desa.
“Kami punya data terkait dana desa yang dijadikan sapi perah dan dikorupsi secara masal pada masa kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan,” pungkas Koordinator Aksi, Alim Sofian Ritonga.
Alim menyampaikan, dana desa dijadikan banjakan pemerintah daerah Paluta dengan berbagai dalih kegiatan pelatihan agar dana tersebut dapat dipotong oleh oknum-oknum pejabat Kabupaten Paluta.
Menurut Alim, dugaan penyalahgunaan keuangan negara tersebut menghambat kemajuan daerah dan pertembuhan ekonomi serta pembangunan SDM masyarakat Paluta. Khususnya bidang pendidikan dan kesehatan di Paluta.
“Anggaran daerah ini justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperkaya diri. Salah satunya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua,” tegasnya.
Alim menganggap penting KPK perlu turun ke Kabupaten Paluta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan penggelapan keuangan negara secara berjamaah dan sistemik di Paluta. (srr)
