By : Reynold A.
Proyek pembangunan jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu yang melintasi kawasan Badan Intelijen Negara kembali menjadi sorotan, Infrastruktur yang diproyeksikan mampu mengurai kemacetan kronis dari Pasar Minggu hingga Tugu Pancoran itu telah lama menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uniknya proyek strategis ini bahkan telah melewati masa kepemimpinan tujuh gubernur tanpa pernah berhasil dituntaskan.
Pernyataan tersebut bukan sekadar asumsi publik, Saat melakukan peninjauan pembangunan Flyover Latumenten Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri menyampaikan di hadapan awak media bahwa proyek jalan sejajar rel Pasar Minggu telah melewati masa kepemimpinan tujuh gubernur tanpa kunjung rampung. Mulai dari era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, Plt. Sumarsono, Anies Baswedan, Plh. Saefullah, Pj. Heru Budi Hartono, hingga Pj. Teguh Setyabudi.
Kini, tongkat estafet itu berada di tangan Gubernur Pramono Anung, Tantangannya bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga mematahkan anggapan bahwa proyek tersebut merupakan “mitos tujuh gubernur” sebuah pekerjaan rumah yang terlalu rumit untuk diselesaikan.
Menariknya, langkah tersebut tidak lahir dari ambisi menghadirkan proyek baru semata. Gubernur Pramono Anung justru menunjukkan pendekatan yang berbeda, beliau memilih mendengar aspirasi masyarakat dan memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan lama yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik akhir.
Pola kepemimpinan seperti ini mulai terlihat dari sejumlah proyek strategis lainnya. Publik tentu masih mengingat keberhasilan penataan kawasan bekas tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang selama puluhan tahun menjadi simbol proyek mangkrak Jakarta.
Kini kawasan tersebut jauh lebih tertata, arus lalu lintas menjadi lebih baik, bahkan sebagian ruasnya dimanfaatkan sebagai kawasan Car Free Day pada hari dan waktu-waktu tertentu.
Hal serupa juga terjadi pada persoalan lahan RS Sumber Waras. Sengketa yang selama bertahun-tahun menjadi polemik nasional akhirnya dinyatakan selesai, Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono Anung dalam konferensi pers setelah adanya kepastian penghentian penanganan perkara oleh KPK.
Dengan berakhirnya polemik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini dapat memfokuskan energinya pada pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dengan layanan unggulan, Langkah ini menjadi harapan baru agar masyarakat Jakarta memperoleh layanan kesehatan kelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri.
Kini perhatian Gubernur Pramono Anung kembali tertuju pada penyelesaian jalan sejajar rel kereta api Pasar Minggu. Saat meninjau pembangunan Flyover Latumenten, beliau secara langsung meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengenai perkembangan proyek tersebut. Setelah menerima paparan teknis di lapangan, Pramono menegaskan akan terus mengawal dan melakukan follow up hingga proyek tersebut benar-benar terealisasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Secara teknis, urgensi pembangunan jalan sejajar rel memang tidak perlu diragukan lagi. Koridor Pasar Minggu menuju Jalan Gatot Subroto dan sebaliknya merupakan salah satu titik kemacetan paling padat di Jakarta Selatan. Kapasitas jalan yang terbatas, tingginya volume kendaraan, banyaknya titik putar balik (u-turn), serta keberadaan pengatur lalu lintas ilegal atau pak ogah menjadi kombinasi yang memperburuk kondisi lalu lintas setiap hari.
Karena itu, penyelesaian proyek ini tidak cukup hanya dengan membangun ruas jalan baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menyiapkan rekayasa lalu lintas yang komprehensif. Titik-titik putar balik yang selama ini memicu bottleneck sebaiknya dievaluasi dan dipusatkan hanya pada lokasi-lokasi strategis, seperti di sekitar Stasiun Pasar Minggu, Bundaran Patung Pancoran, maupun putaran di bawah flyover stasiun duren, kalibata. Dengan rekayasa lalu lintas yang matang, manfaat jalan sejajar rel kereta api pasar minggu akan jauh lebih optimal dalam mengurai kemacetan.
Di sinilah terlihat karakter kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Ia tidak menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai alasan untuk mengabaikan program pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya ia memilih melanjutkan proyek-proyek yang memang telah melalui proses perencanaan dan terbukti masih sangat dibutuhkan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepentingan publik ditempatkan di atas ego politik maupun keinginan meninggalkan sebanyak mungkin proyek baru atas nama pencitraan.
Dalam praktik pemerintahan, keberlanjutan kebijakan (policy continuity) merupakan salah satu fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. Sayangnya, sejarah pemerintahan di Indonesia kerap memperlihatkan fenomena “ganti pemimpin, ganti kebijakan”. Tidak sedikit program strategis yang terhenti bukan karena tidak bermanfaat, melainkan karena pergantian arah politik.
Karena itu, komitmen Gubernur Pramono Anung untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah Jakarta patut diapresiasi. Seorang pemimpin tidak hanya diukur dari banyaknya program baru yang diluncurkan, tetapi juga dari keberaniannya menyelesaikan persoalan yang telah lama diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Apabila jalan sejajar rel Pasar Minggu benar-benar dapat dituntaskan, maka yang berhasil dipatahkan bukan hanya kemacetan di salah satu koridor tersibuk Jakarta, melainkan juga mitos bahwa proyek tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan. Lebih dari itu, Jakarta akan memperoleh contoh nyata bahwa keberlanjutan pembangunan adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang paling bertanggung jawab kepada masyarakat.
Selamat bekerja, Pak Gubernur. Semoga konsistensi dalam menuntaskan berbagai pekerjaan rumah Jakarta terus terjaga hingga akhir masa jabatan, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh warga.
#Pojok_JAKarta
