selatan.news, Jakarta, sebagai Daerah Khusus jakarta (DKJ), Jakarta memiliki struktur pemerintahan yang unik dengan berbagai tantangan administratif. Salah satu isu penting adalah bagaimana memilih anggota dewan kota di daerah administrasi Jakarta. Menurut Sekda DPD Partai Ummat Kota Jakarta Timur Deddi Fasmadhy sebaiknya mempertimbangkan partai politik non-parlemen yang tidak mendapat kursi di DPRD DKI Jakarta sebagai sumber anggota dewan kota dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat tata kelola kota. “Jakarta memerlukan tata kelola yang efisien dan inklusif. Walikota administrasi di Jakarta bertanggung jawab atas wilayah administrasi yang membutuhkan representasi yang adil dan beragam” pungkas Deddi.
Pemilihan dewan kota dari partai non-parlemen yang tidak mendapat kursi di DPRD DKI Jakarta menurut Sekda Partai Ummat Kota jakarta Timur adalah langkah strategis untuk memperkuat demokrasi, representasi, dan tata kelola kota yang lebih inklusif dan responsif. “Ini akan membawa keberagaman perspektif, mendorong partisipasi politik yang lebih luas, dan memastikan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel ” pungkas deddi
Kembali Sekda Partai Ummat Jakarta Timur ini mengatakan, Dalam konteks preferensi untuk inovasi dalam tata kelola kota DKJ Jakarta, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan:
Keterlibatan Aktif Masyarakat: Prioritaskan inisiatif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. Ini dapat mencakup pembentukan forum dialog reguler antara warga dan dewan kota, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas.
Peningkatan Transparansi: Fokus pada upaya untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola kota,
termasuk kebijakan yang memastikan akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan administratif bagi partai politik non-parlemen dan masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi data terbuka, pertemuan publik, dan pelaporan rutin.
Kolaborasi Antarpartai: Mendorong kolaborasi dan dialog antara partai politik non -parlemen dan partai
politik lainnya, serta dengan pemerintah kota, untuk membangun kesepahaman dan mendukung inisiatifinisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan kota.
Pengembangan Kapasitas: Prioritaskan investasi dalam pengembangan kapasitas partai politik non-parlemen, termasuk pelatihan dalam analisis kebijakan, manajemen administrasi, dan teknologi informasi. Ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses tata kelola kota. Evaluasi Berkelanjutan: Pastikan adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari integrasi partai politik non-parlemen dalam dewan kota. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki pendekatan dan strategi yang telah diterapkan dan memastikan bahwa tujuan pembangunan kota tercapai dengan efektif.
Menurut Deddi Fasmadhy perlu dilakukan peninjau kembali kebijakan dan peraturan yang ada untuk mengakomodasi peran partai non-parlemen dalam dewan kota. “Meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai non -parlemen agar lebih siap berperan dalam pemerintahan” ujar Deddi.
Dialog dan Kolaborasi, kembali Sekda Partai Ummat Jakarta Timur ini menambhakan, bahwa membangun dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah kota dan partai non-parlemen untuk memastikan implementasi yang efektif. SN
