Jakarta – Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Kabupaten Padang Lawas akan berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. API mendesak kedua lembaga itu mengusut dugaan permintaan dan pembagian fee proyek fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
“Kami akan menyampaikan informasi yang kami himpun kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Kami meminta aparat menelusuri siapa yang diduga meminta dan menerima fee, serta ke mana dana itu mengalir. Pemeriksaan perlu mencakup proses tender, kontrak, hingga pencairan anggaran. Angka 26 persen yang kami sampaikan merupakan dugaan awal yang perlu diuji dengan dokumen dan keterangan pihak terkait,” kata Ketua API Padang Lawas, Pasti Tua Siregar, saat diwawancarai langsung di Jakarta
Dalam surat pemberitahuan aksi Nomor 42/SEK/API/XI/2026 yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya, API menyebut dugaan itu bersumber dari aduan masyarakat dan informasi yang dihimpun di lapangan. API menaksir nilai dugaan fee sekitar Rp52 miliar berdasarkan perhitungan 26 persen dari pagu proyek fisik yang mereka perkirakan sekitar Rp200 miliar.
API juga meminta aparat menelusuri dugaan alokasi fee sebesar 15 persen dari nilai proyek yang dikaitkan dengan Bupati Padang Lawas. Aliansi itu meminta agar dua orang berinisial BMH dan MS dimintai keterangan terkait dugaan penyaluran dana tersebut.
API meminta KPK dan Kejagung menelaah informasi awal serta menghimpun keterangan dari pejabat pengadaan, bendahara, konsultan, dan penyedia jasa untuk menentukan apakah ada dasar penyelidikan. Dokumen yang diminta diperiksa meliputi penetapan penyedia, kontrak, pembayaran per termin, dan pencairan anggaran melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Aliansi itu juga meminta pemeriksaan teknis terhadap mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan yang diduga bermasalah serta koordinasi dengan lembaga berwenang untuk melakukan audit apabila diperlukan.
