Jakarta – Lembaga Advokasi Warga dan Alam Nusantara (LAWAN) kembali telah menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada Senin, 9 November 2026, terkait dugaan penguasaan lahan secara tidak sah di dalam kawasan hutan negara di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara.
Dalam aksi jilid II ini, LAWAN mendesak Mabes Polri mengambil langkah tegas terhadap dugaan perusakan dan penguasaan kawasan hutan negara yang diduga melibatkan HZ dan AS. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh proses penghentian penyelidikan perkara yang sebelumnya ditangani Polres Padang Lawas.
Syahrul Romadon Rambe, Koordinator aksi. Mengatakan terbitnya surat penghentian penyelidikan SP3 tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan perlu mendapatkan pengawasan dari institusi kepolisian di tingkat pusat. Pihaknya meminta agar tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi dalam penanganan perkara.
”Hukum seperti jual beli bawang di Padang Lawas, Perambah hutan diduga seenaknya memperjualbelikan hukum dengan Deal-dealan SP3 dengan Kapolres, Kasat Reskrim dan Penyidik Oknum Polres KHS” ujar Syahrul
Koordinator Aksi, yang sering di sapa Bung Syahrul menambahkan bahwa pihaknya telah memasukkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polres Padang Lawas pada 13 April 2026. Selanjutnya, pada 17 April 2026 diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) oleh Satreskrim Polres Palas. Namun, pada 27 Agustus 2026, pihaknya memperoleh informasi mengenai terbitnya surat penghentian penyelidikan atau SP3.
”Saudara HZ dan AS harus di periksa dan proses karena mereka lah diduga perusak hutan di Huristak Ratusan Hektar hutan di gundul dan di kuasai secara tidak sah karena berada dalam kawasan hutan Negara” tegas Syahrul.
Dalam aksi sebelumnya, LAWAN juga telah mendesak Divisi Propam Mabes Polri untuk memanggil dan memeriksa Kapolres Padang Lawas, Didik Yulianto, serta eks Kasat Reskrim Polres Padang Lawas yang baru saja di copot, Irwansah Sitorus, guna mengklarifikasi proses penanganan dan penghentian penyelidikan perkara tersebut.
”Dodik Yulianto sebagai Kapolres harus di copot serta Eks Kasat Reskrim Palas Irwansah Sitorus harus tetap di periksa Propam Mabes Polri walaupun sudah di copot dari jabatannya. Mabes Polri harus mengambil alih aduan masyarakat ini agar perambah hutan seperti HZ dan AS tidak sesuka hati memperjualbelikan hukum” tambah Syahrul
LAWAN menegaskan akan kembali mendatangi Mabes Polri minggu depan melalui aksi Jilid III mendesak HZ & AS di periksa Mabes polri terkait perusakan hutan Negara












































