10 November 2026
Diskusi Hari Pahlawan Ikadin Master Hukum: Pakar Tegaskan Legitimasi Kedaulatan RI Sejak 17 Agustus 1945
JAKARTA — Legitimasi kedaulatan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaannya dinilai sudah sah secara hukum maupun fakta sejarah, meskipun narasi historiografi Barat sering kali menempatkan tahun 1949 sebagai titik pengakuan kedaulatan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Magister Hukum Universitas Mpu Tantular dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan pembicara dari latar belakang ilmu sejarah serta pakar hukum internasional, termasuk Prof. Hikmahanto Juwana dan praktisi hukum Bondan Gunawan.
Dalam pemaparannya, pembicara dari disiplin ilmu sejarah menjelaskan bahwa penyerahan kekuasaan secara legal formal telah terjadi sejak 8 Maret 1942, saat Belanda melakukan kapitulasi kepada tentara pendudukan Jepang di Kalijati, Subang.
”Secara hukum sejarah, hak pemerintah kolonial Hindia Belanda sebenarnya sudah runtuh sejak penandatanganan kapitulasi Kalijati. Ketika Jepang kalah perang dan terjadi vaccum of power (kekosongan kekuasaan), Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,” ujarnya di hadapan peserta diskusi.
Ia menambahkan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan mandiri dan persiapan matang lembaga BPUPKI serta PPKI, bukan pemberian dari negara bekas penjajah. Hal ini membedakan posisi Indonesia dengan sejumlah negara Asia-Afrika lainnya yang kemerdekaannya difasilitasi oleh negara kolonial.
Debat KMB dan Beban Finansial Masa Revolusi
Diskusi juga menyoroti fakta sejarah terkait Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Kehadiran kembali Belanda pasca-1945 melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan membonceng pasukan Sekutu dinilai sebagai tindakan agresi terhadap negara yang sudah berdaulat, bukan bentuk pengembalian kekuasaan yang sah.
Perdebatan alot dalam KMB, khususnya terkait pasal-pasal Financial Economic (Finek), memaksa Indonesia yang baru lahir untuk menanggung beban utang pemerintah Hindia Belanda dan NICA.
”Indonesia saat itu berada dalam posisi pelik akibat tekanan diplomasi internasional. Pembayaran utang tersebut sempat ditanggung Indonesia hingga era 1950-an sebelum akhirnya dihentikan melalui keputusan politik karena dinilai tidak adil dan tidak logis,” jelasnya.
Meskipun harus melewati tekanan ekonomi dan militer pada masa revolusi (1945–1949), sikap bermartabat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan tanpa menggantungkan diri pada bantuan luar negeri justru menjadikannya sebagai role model bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hal ini pula yang menjadi cikal bakal kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok bersama negara-negara seperti India, Mesir, dan Yugoslavia.
Diskusi ini diharapkan dapat meluruskan narasi sejarah nasional dan memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif bagi para akademisi maupun praktisi hukum
