Jakarta – Lembaga Advokasi Warga dan Alam Nusantara (LAWAN) kembali akan menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada Senin, 9 November 2026, terkait dugaan penguasaan lahan secara tidak sah di dalam kawasan hutan negara di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara.
Dalam aksi jilid II tersebut, LAWAN mendesak Mabes Polri mengambil langkah tegas terhadap dugaan perusakan dan penguasaan kawasan hutan negara yang diduga melibatkan HZ dan AS. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh proses penghentian penyelidikan perkara yang sebelumnya ditangani Polres Padang Lawas.
Koordinator Aksi, Syahrul Romadon Rambe, menjelaskan bahwa pihaknya telah memasukkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polres Padang Lawas pada 13 April 2026. Selanjutnya, pada 17 April 2026 diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) oleh Satreskrim Polres Palas. Namun, pada 27 Agustus 2026, pihaknya memperoleh informasi mengenai terbitnya surat penghentian penyelidikan atau SP3.
”Kami mempertanyakan penghentian penyelidikan tersebut. Sebab, persoalan dugaan penguasaan kawasan hutan negara di Kecamatan Huristak merupakan persoalan serius yang menyangkut perlindungan aset negara, kelestarian lingkungan hidup, serta kepastian hukum. Karena itu, kami meminta Mabes Polri memeriksa secara objektif alasan dan dasar hukum penghentian penyelidikan tersebut,” tegas Syahrul.
Menurut Syahrul, terbitnya surat penghentian penyelidikan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan perlu mendapatkan pengawasan dari institusi kepolisian di tingkat pusat. Pihaknya meminta agar tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi dalam penanganan perkara.
Dalam aksi sebelumnya, LAWAN juga telah mendesak Divisi Propam Mabes Polri untuk memanggil dan memeriksa Kapolres Padang Lawas, Didik Yulianto, serta eks Kasat Reskrim Polres Padang Lawas yang baru saja di copot, Irwansah Sitorus, guna mengklarifikasi proses penanganan dan penghentian penyelidikan perkara tersebut.
”Mabes Polri, khususnya Divisi Propam, harus membuka secara terang benderang apakah proses penghentian penyelidikan sudah sesuai prosedur atau justru terdapat dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” lanjutnya.
Syahrul juga menyampaikan bahwa dalam aksi 9 November 2026, pihaknya telah menyerahkan pengaduan kepada perwakilan Humas Polri, Muhammad Firdaus Sarwin. Saat menerima laporan tersebut, perwakilan Humas Polri menyampaikan bahwa pengaduan akan dimasukkan ke dalam daftar dan ditindaklanjuti, serta meminta pihak pelapor menunggu perkembangan.

Namun, LAWAN menegaskan akan kembali mendatangi Mabes Polri melalui aksi Jilid II untuk memastikan pengaduan tersebut benar-benar ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebatas penerimaan laporan.
”Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada janji tindak lanjut. Kami akan kembali turun ke jalan pada Senin, 16 November 2026. Kami menuntut Mabes Polri memeriksa pihak-pihak yang diduga menguasai kawasan hutan negara di Huristak, sekaligus mengusut proses penghentian penyelidikan yang dilakukan Polres Palas,” ujar Syahrul.
LAWAN menegaskan bahwa aksi Jilid II merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil dalam mengawal penegakan hukum, menjaga kelestarian hutan negara, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.








































