JAKARTA – Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam aksi tersebut, API mendesak KPK dan Kejagung mengusut dugaan permintaan dan pembagian fee sebesar 26 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
Ketua API Padang Lawas, Pasti Tua Siregar, mengatakan pihaknya akan menyampaikan sejumlah informasi yang dihimpun dari masyarakat dan hasil penelusuran di lapangan kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut.
“Kami akan menyampaikan informasi yang kami himpun kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Kami meminta aparat menelusuri siapa yang diduga meminta dan menerima fee, serta ke mana dana itu mengalir. Pemeriksaan perlu mencakup proses tender, kontrak, hingga pencairan anggaran. Angka 26 persen yang kami sampaikan merupakan dugaan awal yang perlu diuji dengan dokumen dan keterangan pihak terkait,” kata Pasti Tua Siregar saat diwawancarai langsung di Jakarta.
Dalam surat pemberitahuan aksi Nomor 42/SEK/API/XI/2026 yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya, API menyebut dugaan tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat dan informasi yang dihimpun di lapangan.
Berdasarkan informasi dan perhitungan awal yang dihimpun API, pagu anggaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas diperkirakan lebih kurang Rp200 miliar. Dari perkiraan tersebut, API menaksir dugaan fee sebesar 26 persen atau mencapai lebih kurang Rp52 miliar.
API juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan alokasi fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan barang dan jasa yang dikaitkan dengan Bupati Padang Lawas.
Sementara itu, sisa dugaan fee sebesar 11 persen disebut-sebut diperuntukkan bagi sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan, pelaksanaan, dan pencairan anggaran. Pihak-pihak tersebut meliputi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Tim PHO (Provisional Hand Over), bendahara dinas, serta kepala dinas terkait.
Selain itu, API meminta agar dua orang berinisial BTH dan MS dimintai keterangan guna mengklarifikasi informasi yang berkaitan dengan dugaan penyaluran dana tersebut.
Menurut API, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah benar terdapat permintaan maupun pembagian fee, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana mekanisme penyalurannya, serta ke mana aliran dana tersebut bermuara.
API meminta KPK dan Kejagung menelaah informasi awal yang disampaikan serta menghimpun keterangan dari pejabat pengadaan, bendahara, konsultan, dan penyedia jasa. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.
Dokumen yang diminta untuk ditelusuri meliputi dokumen perencanaan pengadaan, penetapan penyedia jasa, dokumen kontrak, pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, hingga pencairan anggaran melalui BPKAD.
Tidak hanya menyoroti dugaan fee, API juga meminta dilakukan pemeriksaan teknis terhadap mutu, volume, dan spesifikasi pekerjaan fisik yang diduga bermasalah. Apabila diperlukan, API meminta aparat berkoordinasi dengan lembaga audit yang berwenang untuk memeriksa penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
Pasti Tua Siregar menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa.
API berharap KPK dan Kejagung menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat secara profesional, independen, dan transparan.
Aliansi tersebut juga menegaskan bahwa seluruh informasi dan angka yang disampaikan merupakan dugaan awal yang harus diuji dan dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, serta penelusuran aliran dana oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.








































