Jakarta — Aliansi Keluarga Petani Indonesia (AKPI) menyampaikan pernyataan sikap tegas atas polemik yang berkembang terkait klaim swasembada pangan nasional, menyusul pernyataan yang disampaikan oleh Feri Amsari yang menuding pemerintah telah membohongi publik terkait data impor beras dan kemandirian pangan nasional.
AKPI menilai pernyataan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan petani serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional yang selama ini tengah diperkuat oleh pemerintah.
Ketua AKPI, H. Ben Nofri Baso, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang dihadapi petani di lapangan.
“Program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah telah menunjukkan hasil nyata, baik dalam peningkatan produksi maupun penguatan sektor pertanian di berbagai daerah. Pernyataan yang tidak berbasis realitas lapangan justru berpotensi menyesatkan publik,” ujarnya.
AKPI juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang dijalankan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai bagian dari kedaulatan bangsa.
Dalam pernyataan resminya, AKPI menegaskan bahwa tuduhan mengenai kebohongan publik merupakan hal serius yang seharusnya disampaikan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabka.
Tanpa dasar yang kuat, narasi tersebut dinilai berpotensi menyesatkan opini masyarakat.
Lebih jauh, AKPI mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak konstruktif dan cenderung mendiskreditkan program pemerintah dapat berdampak pada melemahnya semangat petani yang saat ini tengah berjuang meningkatkan produktivitas di tengah berbagai tantangan.
AKPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan, untuk menyampaikan kritik secara objektif, berbasis data, dan konstruktif demi kemajuan sektor pertanian nasional.
Sebagai bentuk komitmen, AKPI menegaskan akan terus berada di garis depan dalam mendukung program-program pemerintah guna memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
