JAKARTA, 12 Agustus 2026 – Lembaga riset nasional Prisma Research & Strategy memublikasikan laporan opini publik terbaru mengenai kinerja pemerintahan Provinsi Bengkulu. Survei ini merekam tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kinerja Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, yakni menyentuh angka 81,2%.
Program pembangunan Infrastruktur jalan, layanan ambulance gratis, dan perbaikan infrastruktur kesehatan menjadi faktor utama sentimen positif kinerja pemerintahan di balik kepemimpinan Gubernur H. Helmi Hasan.
Sejalan dengan temuan tersebut, hasil agregasi survei nasional yang dilakukan oleh Prisma Research & Strategy secara serentak juga menempatkan Gubernur Bengkulu ke dalam jajaran elit 10 besar Gubernur dengan kinerja terbaik di seluruh Indonesia.
Secara kelembagaan, kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum turut mendapatkan apresiasi yang solid dengan tingkat kepuasan mencapai 72,8%. Tingginya angka penerimaan ini sangat ditopang oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur dasar dan pelayanan publik esensial.
Masyarakat memberikan penilaian paling positif pada aspek komitmen menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, di mana 85,8% warga menyatakan puas. Selain itu, jangkauan jaringan telekomunikasi dinilai memadai oleh 76,8% responden, diikuti oleh keandalan pasokan listrik yang mendapatkan kepuasan sebesar 73,3%.
Pemerintah Provinsi juga dinilai berhasil dalam penyelenggaraan layanan dasar, terbukti dari apresiasi terhadap kualitas fasilitas kesehatan dan RSUD yang mencapai 71,8%, serta penyediaan fasilitas pendidikan sebesar 71,3%.
Meskipun mencatatkan deretan prestasi yang menonjol, laporan Prisma Research & Strategy secara proporsional juga memaparkan potret evaluasi dari masyarakat yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah.
Isu penyediaan dan perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal juga masih menjadi tantangan yang disoroti oleh 29,2% masyarakat yang merasa kurang puas atau sangat tidak puas.
Di luar urusan ekonomi, sektor ekologi turut mendapat perhatian khusus karena sebanyak 31,6% publik memandang pemerintah belum memberikan perlindungan lingkungan hidup yang memadai dalam pengambilan kebijakan investasi maupun pertambangan.
Tantangan struktural terbesar bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini berada pada wilayah penegakan integritas dan reformasi pelayanan birokrasi. Berdasarkan survei, 25,8% masyarakat menunjuk prosedur administrasi yang berbelit-belit dan proses yang terlalu lambat sebagai hambatan utama layanan publik.
Dari data survey tersebut menegaskan bahwa modal legitimasi yang besar dari sosok figur Gubernur, perlu segera ditransformasikan menjadi perbaikan sistem tata kelola birokrasi hingga ke tingkat pelaksana teknis.
Pengumpulan data opini publik ini diselenggarakan pada rentang waktu 22 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan jangkauan mencakup seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Bengkulu. Survei ini mengaplikasikan metode penarikan sampel secara acak bertingkat (Multistage Random Sampling) yang melibatkan 810 responden, yakni warga Provinsi Bengkulu yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Kualitas dan akurasi data dijaga ketat melalui instrumen wawancara tatap muka, yang menghasilkan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) di bawah 4,0% pada rentang tingkat kepercayaan 95%.
Sejalan dengan temuan di Provinsi Bengkulu, Prisma Research & Strategy juga telah merampungkan survei serupa di berbagai provinsi lain serta agregasi survei tingkat nasional.
Sebelumnya, Prisma juga melakukan survei di Sulawesi Barat dengan hasil approval rating Kepala Daerah 80,6 %, Sulawesi Tengah dengan hasil aproval rating 80,8, kemudian di Sumatera Selatan dengan hasil 81,0% dan beberapa daerah lainnya.
Hasil analisis lintas wilayah tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Bengkulu berhasil masuk ke dalam jajaran 10 besar Gubernur dengan kinerja terbaik di tingkat nasional, mengukuhkan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan di daerah tersebut.
Prisma Research & Strategy adalah lembaga riset opini publik, sosial, dan politik independen yang berdedikasi menyediakan data presisi serta evaluasi kebijakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Indonesia.
