Jakarta – Persoalan sampah di Indonesia dinilai sudah memasuki kondisi darurat. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga komunitas sampah didorong untuk bersama-sama mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar kumpul, angkut dan buang menjadi pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Pendiri Indonesia Water Institute (IWI) Prof. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Ph.D., yang juga Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam kegiatan Lokal Hero Campaign 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Indonesia Water Institute tersebut mengusung semangat kolaborasi untuk mendukung Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah dari sumbernya.
Firdaus mengatakan, kondisi darurat sampah terlihat dari berbagai persoalan yang terjadi di tempat pembuangan akhir maupun tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk kejadian kecelakaan, longsor dan kebakaran.
“Indonesia darurat sampah tidak terbantahkan lagi. Sampah menumpuk di TPA atau di TPST,” ujar Firdaus.
Menurutnya, Jakarta menghadapi beban yang sangat besar karena menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari.
Jika pola pengelolaan sampah masih mengandalkan sistem konvensional, yakni dikumpulkan, diangkut dan dibuang, maka kapasitas pengelolaan sampah pada akhirnya tidak akan mampu mengejar jumlah sampah yang dihasilkan.
“Kalau polanya masih pola yang lama, yaitu kemudian dikumpul, diangkut, dibuang, suatu saat hanya hitungan hari kita nggak akan mampu lagi untuk mengelolanya,” tegasnya.
Perubahan Harus Dimulai dari Sumber
Firdaus menilai Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai aturan administratif. Kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerhati lingkungan, komunitas serta generasi muda.
Menurut Firdaus, persoalan utama pengelolaan sampah bukan hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi kepada para guru, terutama guru PAUD dan SD. Para guru diharapkan menjadi bagian dari gerakan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sejak usia dini.
Dalam konteks itulah, kata Firdaus, Lokal Hero Campaign 2026 digelar untuk memberikan ruang dan apresiasi kepada masyarakat maupun komunitas yang memiliki gagasan serta inovasi dalam mengatasi persoalan sampah.
“Harapannya akan timbul lokal-lokal hero yang baru, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, tapi berangkat dari Jakarta,” katanya.
RDF Rorotan Kapasitas 2.500 Ton per Hari
Firdaus juga menjelaskan pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah Jakarta.
RDF Rorotan dibangun Pemprov DKI Jakarta secara mandiri sebagai alternatif pengolahan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 2.500 ton sampah per hari.
Saat ini, setelah dilakukan perbaikan akibat kendala pada proses commissioning, satu line RDF Rorotan disebut telah mampu mengolah sekitar 800–900 ton sampah per hari.
“Kalau tiga line dilakukan sudah bisa 2.500 ton per hari,” jelas Firdaus.
Sampah yang masuk ke Rorotan akan melalui proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan RDF yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara, salah satunya oleh industri semen.
Firdaus mengungkapkan, hasil penjualan RDF Rorotan bahkan telah mampu membiayai kebutuhan operasional fasilitas tersebut.
Namun, ia menegaskan pengelolaan sampah Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan RDF Rorotan.
“Kita akan bangun fasilitas pengolahan sampah di Tanjungan, fasilitas pengolahan di Bantar Gebang, dan juga RDF di Rorotan,” ujarnya.
Selain fasilitas berskala besar, pemerintah juga akan memperkuat TPS 3R agar pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya.
Produsen Diminta Ikut Bertanggung Jawab
Selain pembangunan infrastruktur, Firdaus menyoroti penerapan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap sampah yang berasal dari produk yang mereka hasilkan.
Melalui skema tersebut, produsen diharapkan ikut memberikan kontribusi finansial untuk pengelolaan sampah.
Firdaus memberikan gambaran sederhana. Setiap produk yang dijual dapat memiliki nilai tambahan tertentu yang kemudian dikumpulkan untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Ini yang disebut dengan extended producer responsibility. Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah sangat serius sekali dalam hal ini,” katanya.
Menurutnya, penerapan EPR dapat menciptakan sumber pembiayaan baru bagi pengelolaan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
Ia juga menyebut potensi ekonomi dari pengelolaan sampah sangat besar apabila melibatkan komunitas dan masyarakat.
“Sehingga tidak lagi menjadi beban di APBD kita,” ujarnya.
Untuk mendukung sistem tersebut, Firdaus mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi.
Media dan Konten Kreator Diajak Ikut Bergerak
Firdaus juga mengajak media dan para pemilik konten untuk ikut menyebarluaskan gerakan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Gerakan tersebut harus menjadi gerakan bersama.
“Kita butuh support dari teman-teman media. Teman-teman pemilik konten apa pun juga, diviralkan ke mana? Karena ini gerakan untuk menyelamatkan masa depan kita bersama,” ungkapnya.
Ia berharap Lokal Hero Campaign 2026 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan lebih banyak tokoh dan komunitas penggerak lingkungan.
Firdaus optimistis Jakarta dapat menjadi titik awal gerakan nasional untuk mengubah cara pandang terhadap sampah.
“Kita punya keyakinan optimis. Sampah yang selama ini menjadi liabilities akan menjadi prospek circular economy buat Indonesia,” pungkasnya.
