JAKARTA — Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah berencana menggeruduk Gedung DPR RI pada 1 Oktober 2026. Mereka membawa tuntutan soal kepastian investasi, pembayaran operasional, perlindungan hukum, hingga kesetaraan posisi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana aksi tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN) Syawaluddin Aweng bersama Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T Herwil Junaidi Harefa. Keduanya menyebut aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan para mitra yang mengaku telah menggelontorkan modal besar untuk mendukung program prioritas pemerintah.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” kata Syawaluddin.
Menurut Syawaluddin, para mitra merasa menanggung beban investasi setelah membangun fasilitas dapur SPPG dengan menggunakan dana pribadi maupun pinjaman. Ia menyebut sebagian mitra bahkan menghadapi kewajiban utang karena berharap investasi tersebut dapat berjalan sesuai skema yang sebelumnya mereka pahami.
Tuntutan utama mitra antara lain pengembalian dana investasi, penyelesaian dana operasional SPPG 3T dan terpencil, pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk teknis (juknis), serta kepastian pengelolaan program MBG di wilayah 3T.
Mereka juga meminta perlindungan hukum dan kesetaraan posisi antara mitra dengan BGN. Para mitra menilai perubahan maupun kebijakan terkait pelaksanaan program seharusnya melibatkan mereka sebagai pihak yang telah menyediakan fasilitas dan melakukan investasi.
Herwil mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung sejak dimulainya program MBG 3T pada Oktober 2025. Ia mengklaim para mitra diberi waktu terbatas untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas sehingga harus mencari pembiayaan dari berbagai sumber.
“Sudah hampir satu tahun kami menyelesaikan pekerjaan hingga detik ini. Berdasarkan juknis pertama, kami mengklaim belum mendapatkan pembayaran sebagaimana yang menjadi kewajiban,” ujar Herwil.
Klaim Investasi Rp26 Triliun
Salah satu angka yang mencuat dalam konferensi pers tersebut adalah klaim mengenai sekitar 13.000 dapur yang disebut belum diaktivasi. Syawaluddin mengatakan angka tersebut merujuk pada data yang menurutnya berasal dari BGN.
Dengan menggunakan asumsi investasi sekitar Rp2 miliar per dapur, ia menyebut potensi nilai investasi yang dipersoalkan dapat mencapai sekitar Rp26 triliun. Angka tersebut merupakan perhitungan dan klaim yang disampaikan pihak asosiasi, bukan angka kerugian yang telah diverifikasi secara independen.
“Kami tidak berpikir tentang bunga. Kami hanya butuh kepastian dan program ini bisa berjalan,” kata Syawaluddin.
Para mitra juga mengaku keberatan dengan berbagai tudingan negatif yang muncul di masyarakat terkait persoalan dalam pelaksanaan MBG. Mereka menegaskan posisi mitra, menurut mereka, berbeda dengan pihak yang menjalankan pengelolaan operasional dapur.
Klaim Massa Lebih dari 20.000 Orang
Syawaluddin menyebut komunikasi dengan jaringan asosiasi di berbagai daerah menunjukkan lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi untuk menghadiri aksi. Namun, jumlah massa yang benar-benar hadir disebut masih dapat berubah karena mempertimbangkan situasi dan kondisi di Jakarta.
Aksi 1 Oktober dipilih setelah sejumlah rencana aksi sebelumnya pada Agustus disebut sempat ditunda karena para mitra menunggu penyelesaian yang dijanjikan terkait persoalan mereka.
Mereka berharap aksi di DPR dapat mempertemukan perwakilan mitra dengan pemerintah dan BGN. Selain menyampaikan tuntutan, mereka meminta adanya kepastian mengenai dapur yang telah selesai dibangun maupun fasilitas yang masih dalam tahap persiapan.
Para mitra juga menyatakan telah berkomunikasi dengan aparat terkait rencana aksi dan berharap para pimpinan negara dapat menemui mereka untuk mendengarkan langsung aspirasi yang dibawa dari daerah.
Namun, jika tuntutan tidak memperoleh penyelesaian, Syawaluddin mengatakan pihaknya menyiapkan langkah lanjutan, termasuk aksi menginap di DPR dan menyerukan penghentian operasional dapur secara nasional.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. Selama ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Kini, perhatian para mitra tertuju pada 1 Oktober. Mereka berharap aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan kepastian mengenai investasi, pembayaran, perlindungan hukum, dan keberlanjutan pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah 3T.
