LAHAT – Gelombang keresahan masyarakat Kabupaten Lahat kian memuncak. Forum Masyarakat Peduli Lahat (FMPL), yang terdiri dari puluhan pemuda dan aktivis, bertekad akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Konsolidasi menuju aksi tersebut digelar pada Rabu (2/7/2025) di kediaman Aprizal Muslim, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh pemuda seperti Aprizal Muslim, Saryono Anwar, M. Aspril, Aris Toteles (Ayeng), Tubagus M. Sukli, Nata Birohiri, Ishak Nasroni (Ujang), Hendri, M. Abdu, Harris Patumuna, dan lainnya, menghasilkan sejumlah poin krusial yang akan menjadi bahan tuntutan dalam unjuk rasa.
Aprizal Muslim menyatakan, FMPL akan memfokuskan tuntutan pada transparansi penggunaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lahat.
“Saya sedang menyiapkan data dan fakta terkait realisasi dana Pokir. Ini penting untuk diketahui publik,” tegasnya.
Saryono Anwar turut mengkritisi sejumlah kejanggalan dalam izin usaha pertambangan (IUP), IUPK, dan HGU perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Lahat.
“Banyak proses izin yang terkesan diabaikan, ini harus kita sampaikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Bambang Haryanto menyoroti maraknya pungutan liar dan ketidakterbukaan dana BOS di sekolah-sekolah.
“Orangtua siswa terbebani berbagai iuran yang tidak jelas. Ini harus diungkap ke publik,” tegasnya.
Sementara Aris Toteles (Ayeng) menuntut kejelasan pertanggungjawaban atas ambruknya Jembatan Muara Lawai, Merapi Timur, yang disebutnya sebagai “urat nadi penghubung dua kabupaten.”
“Jika perlu, kita gelar aksi penyetopan angkutan batu bara hingga jalan khusus disediakan,” ancamnya.
Ishak Nasroni (Ujang) turut menyoroti realisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan yang dinilainya perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
“Kita ingatkan Kades dan aparat penegak hukum untuk lebih serius,” tegasnya.
Hendri S mengangkat isu lingkungan, peredaran minuman keras, narkoba, dan lemahnya penerapan Perda hiburan malam.
“Sudah ada korban jiwa akibat miras dalam pesta malam. Ini harus jadi perhatian serius!” tegasnya.
Tak kalah penting, Elan Setiawan menegaskan bahwa aksi FMPL bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk peringatan agar roda pemerintahan berjalan sesuai aspirasi rakyat.
“Ambruknya jembatan di Muara Lawai adalah bukti bahwa Lahat sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Sementara itu dihubungi via seluler, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK-RI), turut memberikan tanggapan kritis terhadap arah kebijakan publik di Lahat dan Sumatera Selatan.
“Kita melihat pola kebijakan publik di Lahat dan beberapa wilayah Sumsel cenderung elitis dan minim partisipasi rakyat. Banyak keputusan penting, baik di sektor tambang, pendidikan, maupun tata kelola dana publik, tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan ketegangan sosial yang lebih luas,” tegas Deddi.
Ia menambahkan, “Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah, dari pembangunan yang bersifat transaksional dan pro-elit, menjadi pembangunan yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Saya mendukung penuh langkah FMPL sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan yang sedang berjalan.”
FMPL menegaskan, semua poin yang telah dibahas akan dibawa ke aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat. Aksi ini diharapkan menjadi momentum perubahan dan koreksi terhadap kebijakan publik yang dinilai tak berpihak pada masyarakat. (***)
