Jakarta, 2 September 2025 – Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia menanggapi munculnya kabar mengenai pertemuan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dengan sekelompok orang beratribut ojol di lokasi yang diduga berada di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, individu yang hadir bukan bagian dari asosiasi maupun kelompok pengemudi ojol yang selama ini konsisten memperjuangkan hak dan keadilan bagi pengemudi di seluruh Indonesia.
Garda Indonesia menilai, jika peserta pertemuan tersebut merupakan pengemudi yang mewakili perusahaan aplikasi atau kepentingan korporasi, maka hal itu menunjukkan keberpihakan Wapres kepada kepentingan bisnis, bukan kepada rakyat yang berprofesi sebagai ojol.
“Silakan masyarakat menilai, apakah pertemuan itu benar-benar mewakili aspirasi pengemudi atau justru lebih condong pada kepentingan korporat aplikator,” ujar Raden Igun.
Lebih lanjut, Garda menyoroti kondisi kesejahteraan pengemudi yang masih tertekan akibat potongan biaya aplikasi yang dinilai terlalu tinggi, berkisar antara 20 hingga hampir 50 persen. Kondisi tersebut memaksa banyak pengemudi bekerja lebih dari 14 jam per hari demi memenuhi kebutuhan hidup.
Garda Indonesia kembali menegaskan tuntutan utamanya agar potongan biaya aplikasi direvisi menjadi maksimal 10 persen. Namun, menurut mereka, upaya tersebut selalu mendapat penolakan dari pihak perusahaan aplikasi yang justru mencari perlindungan kepada pemerintah, termasuk kepada Wapres Gibran.
Asosiasi ini juga mempertanyakan keberpihakan Wapres Gibran dalam persoalan ini, apakah akan berpihak kepada rakyat atau kepada kepentingan korporasi. Garda menilai bahwa kecenderungan pemerintah menyerap aspirasi korporat bisa menimbulkan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan pengemudi, atau yang mereka sebut sebagai vendor driven policy.
