Jakarta —Ketua Umum Front Aktivis Tanah Air (FAKTA), Roni Rumuar, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, ketersediaan pasokan pangan, khususnya daging, harus senantiasa terjamin. Dalam hal ini, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Dharma Jaya dinilai sangat krusial untuk memastikan distribusi serta stabilitas harga daging di ibu kota.
Pekan lalu, DPRD DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi Dharma Jaya menyusul keluhan terkait transparansi keuangan di BUMD tersebut yang dinilai terlalu berorientasi pada profit. Padahal, semestinya BUMD juga mengedepankan fungsi sosial berupa pelayanan kepada masyarakat.
Roni Rumuar, yang juga mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perumda Dharma Jaya. Evaluasi ini mencakup aspek manajerial, strategi distribusi, kemitraan dengan peternak, hingga transparansi pengelolaan anggaran dan program. Menurutnya, evaluasi bukan sekadar mencari kelemahan, melainkan sebagai langkah memperbaiki kebijakan agar Dharma Jaya benar-benar mampu menjadi penopang ketahanan pangan Jakarta.
Lebih lanjut, Roni mendesak agar Pemprov DKI memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD pangan, termasuk Dharma Jaya, agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga menjalankan mandat sosial: menjaga harga tetap terjangkau dan pasokan tetap aman. Dharma Jaya, kata dia, harus berfungsi sebagai “buffer stock” yang efektif di tengah fluktuasi harga pangan.
“Krisis pangan sekecil apa pun tidak boleh diabaikan, sebab hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jakarta sebagai barometer nasional harus menjadi contoh dalam mengelola ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tegas Roni.
Adapun poin-poin penting yang disampaikan FAKTA melalui Ketua Umum Roni Rumuar, yaitu:
1. Mendesak Pemprov DKI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perumda Dharma Jaya.
2. Memperkuat tata kelola distribusi dan transparansi anggaran agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
3. Memastikan Dharma Jaya menjalankan fungsi sosial sebagai penyangga pangan (buffer stock), bukan hanya mengejar profit.
4. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, peternak, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan.
FAKTA menegaskan, apabila tuntutan dan seruan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat, maka Front Aktivis Tanah Air akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk perlawanan moral sekaligus kontrol sosial. Aksi ini akan membawa suara masyarakat yang menuntut keadilan pangan serta transparansi pengelolaan BUMD.
“Hal yang saya sampaikan ini menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta, dan Perumda Dharma Jaya” tutup Roni.
Akhirnya, FAKTA menyerukan agar semua pemangku kepentingan—pemerintah daerah, BUMD, peternak, hingga masyarakat—bersatu menjaga ketahanan pangan. Hanya dengan keseriusan dan langkah bersama, kesejahteraan warga Jakarta dapat terjamin secara berkelanjutan.
