Jakarta – Kongres Milenial Indonesia (KMI) melalui Koordinatornya, Syahrul Romadon Rambe, menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit pada awal tahun. Hal ini menyusul pernyataan pejabat fiskal pemerintah, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengungkapkan bahwa defisit APBN hingga Februari mencapai sekitar Rp135 triliun di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia.
Menurut Syahrul, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus kisaran USD113 per barel berpotensi memberi tekanan serius terhadap keuangan negara, terutama pada sektor subsidi energi. Kondisi tersebut membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika tren kenaikan harga minyak global terus berlanjut.
“Jika harga minyak dunia terus melonjak, maka opsi penyesuaian harga BBM hampir pasti akan muncul. Dampaknya tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga merembet ke harga kebutuhan pokok dan biaya distribusi barang. Pada akhirnya yang paling terasa adalah daya beli masyarakat,” ujar Syahrul dalam keterangannya.
KMI menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga energi dan pangan.
Syahrul juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian prioritas anggaran negara dalam jangka pendek. Salah satu opsi yang diajukan adalah menunda sementara sejumlah program yang membutuhkan anggaran besar agar fiskal negara dapat difokuskan pada stabilisasi harga energi.
“Dalam situasi tekanan fiskal seperti sekarang, pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja. Program-program yang tidak berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat sebaiknya ditinjau kembali. Anggaran tersebut bisa dialihkan sementara untuk memperkuat subsidi energi agar kenaikan harga BBM tidak terlalu membebani rakyat,” jelasnya.
Selain itu, KMI juga menyampaikan rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Aksi tersebut direncanakan akan digelar di depan kantor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu dekat.
“Kami sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa di depan kantor MBG sebagai bentuk kritik konstruktif kepada pemerintah. Tujuannya agar pemerintah mengevaluasi kembali prioritas anggaran negara di tengah ancaman kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi masyarakat,” tegas Syahrul.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, logistik, hingga harga bahan pangan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang responsif dan berpihak pada masyarakat sangat diperlukan.
KMI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi serta memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap stabil jika tekanan harga energi terus meningkat.
“Stabilitas harga dan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika tidak dikelola dengan baik, kenaikan harga energi dapat memicu inflasi yang lebih luas dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tutup Syahrul.
