Jakarta, – Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menggelar Debat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo (nomor urut 1), Helldy Agustian dan Alawi Mahmud (nomor urut 2), serta Isro Mi’raj dan Nurrotul Uyun (nomor urut 3), dengan tema “Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan menuju Pemerataan Pembangunan Kota Cilegon yang Adil dan Berkelanjutan”.
Paslon walikota dan wakil walikota Cilegon nomor urut 2 yang diusung oleh partai Gerindra, PAN, PKB, PSI dan PBB, Helldy Agustian dan Alawi Mahmud dalam penyampaian visinya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan Kota Cilegon kolaboratif, maju dan bermartabat. Sementara misi yang diemban adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; pengembangan infrastruktur, perlindungan lingkungan dan penanganan bencana yang berkelanjutan; Transparansi, akuntabilitas dan inovasi pemerintah; keadilan sosial, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik.
Pasangan ini juga menyampaikan tujuh Program unggulan dan prioritas yaitu Pertama, Cilegon Produktif yang diimplementasikan dalam bentuk penyediaan training center di 4 kecamatan, pemberian 5000 sertifikasi keahlian, dan kemitraan pusat pemasaran produk UMKM di tempat strategis.
Kedua, Cilegon Cerdas. Program ini menyediakan 5000 beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, kenaikan 50,% honor guru honorer dan guru madrasah, pembangunan pusat layanan disabilitas untuk pendidikan inklusif, pemberian beasiswa S2 bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
Ketiga, Cilegon Sehat dengan target bebas stunting dan 100% akses layanan kesehatan prima. Dalam program ini akan dilakukan layanan puskesmas 24 jam, dibangun 3 puskesmas baru, layanan food delivery untuk percepatan penanganan stunting.
Keempat, melalui program Cilegon Mantap, pasangan ini akan memberikan dana Salira sebesar Rp.100 juta per-RW dan Rp.50 juta per-RT, layanan mantri air dan mantra jalan 24 jam, dan transportasi gratis bagi pelajar.
Program kelima adalah Cilegon Melayani. Pasangan ini akan menciptakan zona integritas pada seluruh pelayanan publik, pemberian beasiswa pasca sarjana bagi ASN, dan kenaikan gaji non ASN sebesar 50%.
