By ; Reynold. A
Di tengah derasnya arus pembangunan Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali mengambil langkah yang berani sekaligus visioner. Tepat sebulan lalu, pada 21 Juni 2026, di hadapan insan pers, beliau mengumumkan kebijakan pemberian diskon pajak sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 531 Tahun 2026.
Kebijakan pemotongan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan ini bukan sekadar memberikan keringanan pajak. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan investasi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus mewujudkan visi besar Jakarta sebagai Kota Sinema.
Langkah tersebut mencerminkan keberanian dalam mengubah paradigma pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak semata-mata mengejar peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi memilih mengorbankan sebagian pendapatan hari ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Sebuah strategi yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak selalu diukur dari besarnya pajak yang dipungut, melainkan dari kemampuan pemerintah menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Apabila kebijakan ini berjalan sesuai harapan, manfaat yang dihasilkan akan jauh melampaui nilai insentif yang diberikan. Industri perfilman nasional akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang, investasi sektor kreatif akan meningkat, lapangan kerja baru akan tercipta, dan perputaran ekonomi akan semakin hidup. Efek berganda (multiplier effect) juga akan dirasakan oleh berbagai sektor pendukung, mulai dari pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, perhotelan, kuliner, hingga masyarakat di sekitar lokasi produksi film.
Namun, setiap kebijakan progresif selalu membawa konsekuensi yang harus dikelola secara cermat. Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek harus mampu dikompensasi melalui pertumbuhan industri kreatif yang nyata dan berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya potongan pajak yang diberikan, tetapi dari seberapa besar aktivitas ekonomi baru yang berhasil diciptakan.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini juga menjadi faktor penentu. Mekanisme pengembalian dana melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian waktu. Sebab, insentif yang lambat dicairkan pada hakikatnya adalah insentif yang kehilangan nilainya. Apabila proses birokrasi berbelit-belit atau pencairan dana berlangsung terlalu lama, maka tujuan utama kebijakan sebagai stimulus ekonomi akan melemah bahkan berpotensi gagal tercapai.
Kepgub Nomor 531 Tahun 2026 merupakan peluang emas yang tidak datang setiap saat. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini akan menjadi penentu keberhasilannya. Bila dilaksanakan secara profesional, mudah, dan bebas dari hambatan birokrasi, Jakarta bukan hanya akan dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga akan tumbuh menjadi panggung utama industri perfilman nasional yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kreatif Indonesia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukanlah berapa besar pajak yang dipotong hari ini, melainkan berapa besar lapangan kerja yang tercipta, berapa banyak investasi yang masuk, serta seberapa kuat industri kreatif mampu menjadi mesin penyokong pertumbuhan ekonomi Jakarta di masa depan. Di situlah letak nilai sesungguhnya dari sebuah kebijakan yang berani berpikir jauh ke depan.
#Pojok_JAKarta
