Jakarta – Memorandum NTT ke-2 yang telah disepakati memberikan penekanan pada keadilan fiskal nasional. Hal tersebut diungkapkan Ir. Antonius Doni Dihen pada acara seminar nasional keadilan fiskal Indonesia berteman “Revisiting Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional”, Sabtu (7/10/2026), di hotel kawasan Menteng Jakarta.
“Dalam Memorandum ini, membahas perbandingan keadaan fiskal kami di NTT dengan daerah lainnya. Kami menyarankan secara rinci bagaimana transfer keuangan daerah, bagi hasil yang perlu diatur ulang agar menjadi lebih adil,” ujar Antonius.
Ia meminta kepada Pemerintah untuk memperhitungkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi kebutuhan di daerah sebelum dikurangi kapasitas fiskal masing-masing.
“Kebutuhan daerah harus dihitung dan hari ini disepakati dalam diskusi bahwa kebutuhan bagi NTT yang perlu dihitung adalah soal infrastruktur daerah,” tuturnya.
Menurutnya, jika transfer ke daerah sangat kecil maka dikhawatirkan kebutuhan untuk infrastruktur akan tertinggal cukup jauh dengan daerah lainnya.
“Dengan usulan-usulan kami diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mendasar,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Antonius, dengan adanya program nasional presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan cukup besar anggaran sangat difahami.
“Kami memahami dengan program prioritas pemerintah untuk jangka panjang, namun keadaan kami juga sangat mendesak seperti kebutuhan jalan yang sudah cukup lama belum terealisasi. Tentunya kami kesulitan untuk menyelaraskan kebutuhan kami dengan program prioritas nasional sehingga kami meminta diberikan ruang,” imbuhnya.
