By : Reynold A.
Pelantikan 17 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 3 Juli 2026 bukanlah sekadar seremoni pengisian jabatan. Momentum ini harus dimaknai sebagai langkah awal memperkuat tata kelola transportasi Jakarta dalam mewujudkan visi besar menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Sejak hari pertama menjabat, seluruh anggota DTKJ perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa mereka bukan sekadar dewan penasihat yang berada di sekitar gubernur. Mereka harus menjadi mesin penggerak transformasi transportasi Jakarta yang mampu melahirkan gagasan, mengawal implementasi kebijakan, sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjawab berbagai tantangan transportasi perkotaan.
Pernyataan Gubernur Pramono Anung bahwa “transportasi adalah tulang punggung Jakarta” bukanlah slogan politik semata. Pernyataan tersebut mencerminkan arah kebijakan yang menempatkan sektor transportasi sebagai fondasi utama pembangunan Jakarta menuju kota global yang modern, humanis, dan berdaya saing.
Karena itu, keberadaan DTKJ tidak boleh dimaknai sekadar untuk melengkapi struktur organisasi. Kehadirannya harus mampu memperkuat kualitas pengambilan kebijakan transportasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini pun tidak sederhana. Kemacetan, polusi udara, integrasi antarmoda, konektivitas dengan wilayah penyangga, elektrifikasi kendaraan, digitalisasi layanan, hingga pembiayaan transportasi publik merupakan persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan penyelesaian secara komprehensif.
Dalam ruang inilah DTKJ harus memainkan perannya. Lembaga ini perlu membuka ruang kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti; akademisi, profesional, praktisi transportasi, komunitas, serta masyarakat sipil agar setiap rekomendasi yang lahir benar-benar independen, berbasis data, dan bebas dari konflik kepentingan.
Jika transportasi adalah tulang punggung Jakarta, maka DTKJ harus berupaya menjadi otak yang merancang arah transformasinya. DTKJ dituntut berpikir visioner, mampu melahirkan terobosan baru, seperti percepatan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), penyempurnaan sistem perparkiran, integrasi tarif antarmoda, percepatan elektrifikasi angkutan umum, hingga penguatan konektivitas Jakarta dengan kawasan Bodetabek.
Namun tantangan terbesar sesungguhnya bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan mengubah perilaku masyarakat.
Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa konektivitas transportasi Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen. Meski demikian, pengguna transportasi umum secara rutin masih berada di kisaran 27–28 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan Jakarta saat ini bukan lagi semata-mata membangun jaringan transportasi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Di sinilah tantangan terbesar itu berada. Kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, misalnya, umumnya masih menempatkan kenyamanan, keamanan, privasi, dan fleksibilitas sebagai pertimbangan utama dalam memilih moda transportasi. Selama kebutuhan tersebut belum dapat dijawab secara optimal, perpindahan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik akan berjalan lambat.
Karena itu, DTKJ bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terus membuka ruang bagi lahirnya berbagai inovasi kebijakan. Salah satu alternatif yang layak dikaji adalah menghadirkan layanan transportasi publik yang mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat tersebut, khususnya dalam mendukung konektivitas first mile–last mile.
Dalam konteks itu, konsep perusahaan transportasi publik yg bersifat privat (taksi) dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi untuk melengkapi ekosistem transportasi publik Jakarta. Gagasan ini tidak harus diwujudkan melalui investasi besar dalam waktu singkat ataupun pembentukan armada secara masif sejak awal. Sebaliknya, pengembangannya dapat dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan (pilot project) maupun skema kemitraan dengan pihak swasta atau perorangan sehingga tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan hasil kajian yang komprehensif.
Apabila model tersebut terbukti efektif, dapat dikembangkan sebagai layanan taksi berbasis kendaraan listrik yang terintegrasi dengan TransJakarta, MRT, LRT, KRL, dan JakLingko. Kehadirannya bukan untuk menggantikan ataupun bersaing dengan moda transportasi on line atau off line yang telah ada, melainkan menjadi pelengkap yang di arahkan untuk menarik kelompok masyarakat tertentu agar mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Harus diakui, Jakarta telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam penyediaan transportasi publik. Integrasi TransJakarta, MRT, LRT, KRL, dan JakLingko merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun pekerjaan rumah masih cukup panjang. Peningkatan kualitas layanan, keamanan, kenyamanan, akses first mile–last mile, perubahan budaya bermobilitas, hingga penguatan sinergi dengan wilayah penyangga tetap memerlukan perhatian yang serius.
Oleh sebab itu, DTKJ tidak boleh berhenti sebagai pemberi pertimbangan administratif. Kedepan Lembaga ini harus menjadi laboratorium gagasan yang mampu menghadirkan inovasi, menguji berbagai alternatif kebijakan, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan Jakarta, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk puluhan tahun ke depan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota global tidak diukur dari seberapa banyak jalan layang atau gedung pencakar langit yang berhasil dibangun. Keberhasilannya justru tercermin dari seberapa mudah, aman, nyaman, dan efisien masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain melalui sistem transportasi publik yang terpercaya dan terintegrasi.
Sebab membangun transportasi pada hakikatnya bukan hanya membangun rel, jalan, atau armada. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu tumbuh, transportasi publik tidak lagi dipandang sebagai pilihan alternatif, melainkan menjadi budaya baru warga Jakarta. Dan pada saat itulah, Jakarta benar-benar menyandang predikat sebagai kota global.
#Pojok_JAKarta
