Jakarta Sebanyak 19 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Polda Metro Jaya. Pengungkapan tersebut mencakup berbagai bentuk eksploitasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan anak-anak, berdasarkan hasil penanganan kepolisian sepanjang 2026, dilansir dari Detikcom.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa selama 2026, pihaknya telah menangani 14 laporan polisi terkait TPPO. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perkara yang ditangani sebelumnya dan tujuh perkara hasil pengungkapan melalui program Quick Wins Kapolri.
Program tersebut merupakan program ke-8 yang berfokus pada KUHP, KUHAP, dan penyelidikan ilmiah atau scientific investigation. Budi menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
“Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2026 Sebanyak 14 laporan polisi telah ditangani, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan penyelidikan ilmiah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
Dari tujuh perkara yang berhasil diungkap, Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya menangani dua perkara. Lima perkara lainnya ditangani oleh kepolisian resor di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan keseluruhan tersangka mencapai 19 orang.
“Dari tujuh pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka,” ucap Budi Hermanto.
Modus dalam perkara tersebut melibatkan perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri, eksploitasi seksual, hingga praktik perkawinan pesanan. Sejumlah korban juga mengalami penempatan kerja yang tidak sesuai kesepakatan serta jeratan utang dalam pekerjaan sebagai anak buah kapal.
“Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan,” terang Budi Hermanto.
Untuk perkembangan proses hukum, dua dari tujuh perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Satu perkara lainnya sudah memasuki tahap pertama, sedangkan empat perkara masih menjalani proses pemberkasan.
Budi menekankan bahwa penyelesaian kasus perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga, bukan hanya kepolisian. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), BP2MI, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan disebut sebagai pihak yang perlu terlibat dalam penanganan perkara tersebut.
“Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan,” imbuh Budi Hermanto.
Selain proses hukum, pemulihan kondisi psikologis korban dan keluarga juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus. Dampak yang dialami korban dinilai memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait.
“Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini,” tambah Budi Hermanto.
