By : Reynold. A
Dunia sudah terbalik, Ketika Popularitas Disangka Prestasi.
Ada pertanyaan sederhana yang seharusnya kita tanyakan setiap kali melihat kepala daerah tampil meyakinkan di media sosial,
“Apa ada yang benar-benar sudah berubah dalam kehidupan warganya?”.
Bukan bertanya berapa juta penayangan videonya.
Bukan juga tentang berapa banyak komentar pujiannya.
Juga bukan seberapa sering namanya muncul berseliweran di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lain.
Sebab harus kita sadari bahwa pemerintah bukanlah industri hiburan, Kepala daerah bukan pembuat konten atau influencer.
Keberhasilan pemerintahan tidak dapat diukur dari seberapa hebat algoritma mengenalkan wajah pemimpin Daerah kepada publik.
Inilah inti dari sebuah perbincangan yang menarik, di era politik digital, kita sering lupa satu hal penting.
“Popularitas dan keberhasilan adalah dua hal yang berbeda”.
Seorang pemimpin bisa sangat populer, namun indikator pembangunan belum tentu berjalan ke arah yang benar. Sebaliknya, sang pemimpin bisa saja tidak ramai dibicarakan di media sosial atau tidak viral, tetapi kebijakannya perlahan mampu mengangkat taraf hidup dan memudahkan kehidupan warganya.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak untuk kembali memahami, Algoritma bak robot bekerja keras siang dan malam mengejar perhatian, sementara pemerintah bekerja keras memenuhi kebutuhan warganya tanpa perduli perhatian.
Algoritma menyukai hal yang mengejutkan dan fantastis, namun pembangunan justru membutuh dan fokus pada hal-hal yang “membosankan” seperti, data, perencanaan, anggaran, birokrasi, pengawasan, evaluasi, dan konsistensi.
Sebuah Video atau konten pendek bisa viral dalam hitungan menit.
Namun membenahi permukiman kumuh warga butuh waktu bertahun-tahun.
Membangun sistem transportasi yang terintegrasi membutuhkan kerjasama lintas pihak.
Mengurangi kemiskinan butuh intervensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang berbarengan.
Meningkatkan pelayanan publik butuh pembenahan sistem bukan sekadar konferensi pers.
Jangan sampai kita terjebak dalam menilai kinerja sebuah pemerintahan dengan standar media sosial alias asal viral.
Jika kita mencoba memperbandingkan kwalitas Pemerintah suatu daerah, maka kita harus melakukannya dengan standar penilaian terhadap Kinerja Berdasarkan Data dan fakta yg otentik.
Mari sama-sama kita melihat bagaimana seharusnya kinerja pemerintahan di jabarkan secara utuh.
Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat ekonomi Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2026 tumbuh 5,59%, konsumsi rumah tangga juga naik 5,72%. Angka ini bukan tanda semua masalah selesai, justru jadi titik awal untuk bertanya lebih dalam.
Seperti, faktor seperti Apa yg menjadi pendorongnya?
Sektor mana yang maju?
Siapa yang merasakannya?
Apakah diikuti bertambahnya kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan?
Data dan fakta bukan untuk di jadikan sebagai alat propaganda atau pembenaran, melainkan sebagai alat uji sebuah kebijakan.
Hal sama terlihat pada penanganan kawasan kumuh. Menurut pendataan BPS 2026, jumlah RW kumuh di DKI Jakarta turun dari 445 RW (2017) menjadi 211, turun sekitar 52,58%.
Penilaian tidak hanya melihat bangunan, tapi ada banyak indikator seperti, kepadatan, kualitas bangunan, sanitasi, sampah, drainase, jalan lingkungan, penerangan dan itu semua dikalibrasi.
Inilah cara membaca fakta, ada data, ada ukuran, ada evaluasi. Bukan sekadar “kelihatan bagus” atau “kelihatan gagal”.
Begitu juga tata kelola keuangan, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2025, untuk yang kesembilan kalinya berturut-turut. WTP bukan berarti tanpa celah atau alasan berhenti memperbaiki, namun menjadi indikator pentingnya tata kelola yang baik.
Gubernur Pramono Anung sendiri menegaskan, “keputusan di Pemprov DKI Jakarta harus berlandaskan peraturan, data, fakta, kompetensi, dan pertimbangan profesional” jadi bukan sekedar hasil membaca algoritma.
Lalu apa Ukuran Keberhasilan sebuah rezim pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah, kota dan kabupaten, Apakah Hidup Rakyat sudah menjadi Lebih Baik?
Mari kita analisa dengan menggunakan sebuah pertanyaan sederhana:
– Apakah kemiskinan turun?
– Apakah lapangan kerja bertambah?
– Apakah kinerja pelayanan kesehatan dan, pelayanan pendidikan semakin mudah dan berkualitas?
– Apakah transportasi semakin terpadu?
– Apakah lingkungan semakin layak huni?
– Apakah warga yang berpenghasilan rendah terlindungi lebih baik?
– Apakah uang rakyat kembali menjadi pelayanan nyata dan fasilitas publik?
Pertanyaan ini jauh lebih penting dan lebih baik daripada pertanyaan “Berapa juta penontonnya atau like nya?”
Angka pembangunan bukan sekadar stempel “berhasil atau gagal”. Ia harus mengajak kita mengamati lebih dalam,
Apa penyebabnya?
1. Apakah efek / peran kebijakan daerah
2. Apakah Faktor ekonomi nasional
3. Apakah Warisan program sebelumnya
4. Apakah ada.yang belum selesai? Itulah cara berpikir yang sehat.
Dan pada akhirnya kita harus menyepakati bahwa Pembangunan suatu daerah Bukanlah sebuah Konten Pendek
Akan Sangat berbahaya jika Banyak warga menilai prestasi pemimpin hanya dari sebuah bahkan potongan video.
Ada pejabat turun ke jalan bahkan masuk gorong-gorong, ada yang marah-marah menegur bawahan, ada yang membagi bantuan, semuanya mungkin benar, semuanya mungkin baik, tapi ini hanyalah potongan kecil dari sebuah gunung batu yg besar, persoalan pengangguran, kemiskinan, pendidikan dan lingkungan tidak akan selesai dengan kerja-kerja spontanitas seperti itu.
Pemerintahan adalah kesatuan sistem yang utuh, Kadang sebuah pekerjaan paling menentukan justru tidak menarik untuk dikontenkan atau di publikasikan seperti, menyusun aturan, menelaah anggaran, membenahi sistem pengadaan, menyatukan basis data, merapikan dan memangkas birokrasi, mengawasi proyek, membangun infrastruktur jangka panjang. Tidak semuanya viral, namun itulah tugas utama sebuah pemerintahan.
Media sosial bukan musuh, ia bisa jadi sarana dan alat kontrol transparansi, wadah aspirasi, pengawasan publik, Masalahnya timbul jika satu-satunya kacamata menilai kinerja adalah konten, ketika video viral lebih dipercaya daripada fakta dan data, jumlah penonton lebih penting daripada kinerja lapangan dan kerja nyata, dan puncaknya adalah ketika popularitas dianggap prestasi.
Di titik inilah demokrasi digital kehilangan kedalamannya.
Provinsi, Kota dan kabupaten, Butuh Pemimpin Terukur, Bukan Sekadar Viral
Warga butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, berpegang pada fakta dan data, siap dikritik, tidak cuma mengejar tepuk tangan hari ini, tetapi memikirkan dampak lima, sepuluh, hingga puluhan tahun ke depan.
Menilai kinerja kepala daerah, apakah Gubernur, Walikota atau Bupati, Jangan pernah lewat popularitas efek gorong-gorong. Ukur dengan kerja dan kinerja, uji dengan data dan fakta, kritisi kebijakannya, bandingkan rencana dan realisasi, cek apakah manfaatnya sampai hingga ke pintu rumah warga.
Dukungan yang sehat bukan membenarkan segalanya, dan kritik yang sehat bukan pula membenci segalanya. Keduanya harus bertemu di satu titik, data, fakta dan kepentingan rakyat.
Ingatlah rakyat tidak tinggal di dalam dunia medsos, Mereka tinggal di dalam rumah, keluar mencari nafkah, naik transportasi umum, membayar pajak, menyekolahkan anak, berobat, menghadapi banjir, kemacetan, dan harga kebutuhan serta biaya hidup setiap hari.
Maka ukuran pemimpin bukan seberapa sering wajahnya muncul di layar ponsel, melainkan seberapa jauh kebijakannya mengangkat hidup orang yang bahkan tidak pernah menekan tombol “suka” pada videonya.
Akhirnya, mari kita pegang prinsip ini di tengah hiruk-pikuk algoritma, ; “Yang viral belum tentu berhasil. Yang bekerja belum tentu viral”.
Dan rakyat tidak bisa kenyang dengan jumlah penayangan, rakyat butuh hasil kerja yang nyata.
#Pojok_JAKarta
