Gunungtua – Beredarnya pemberitaan mutasi sejumlah ASN Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 diduga karena ASN tersebut tidak mau memilih Paslon 01 Haji Obon-Basri Harahap (HORAS).
ASN tersebut antara lain, seorang pegawai di Desa Sipiongot, Dolok, yang merupakan Adik Kandung dari Juliadi Daulay, Anggota DPRD PAN, yang dipindah ke Desa Korsik, Simangambat. Dan masih banyak lagi ASN Paluta yang dimutasi hanya karena beda pilihan politik.
Demikian penyampaian Aktivis Paluta, Anggi Harahap, dalam keterangannya menyampaikan Pemkab Paluta yang dipimpin Pj Paluta, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan erat kaitannya dengan Paslon 01, bahkan diduga kerap ikut mengkampanyekan HORAS.
“Kami mendapat laporan ada beberapa ASN yang tidak mau mencoblos 01 dimutasi ke pelosok hanya karena beda pilihan politik, hal ini tidak sehat, dari dahulu rezim dinasti Paluta menggunakan cara-cara kotor,” bebernya di Gunungtua, Paluta, pada Hari Jumat, 22 November 2024.
Anggi Harahap melihat Paslon 01 (HORAS) sudah mulai melakukan intimidasi terhadap ASN, Pegawai, Honorer jika tidak mengikuti perintah atau tidak satu jalan dengan mereka (01) demi mempertahankan kekuasaan di Paluta.
“Paslon 01 menerapkan sistem tirani dan menghalalkan segala cara, ini pertanda mereka sudah ketar ketir kehilangan kekuasaan, masyarakat sudah muak dengan kepemimpinan mereka selama ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ASN, Pegawai, dan Honorer merasa resah, tidak nyaman atas intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh Paslon 01 ini karena bertolak belakang dengan hati dan hak pilih mereka.
“Mereka tidak berani untuk melawan karena takut atas ancaman yang diberikan, bukan hanya ASN dan honorer, camat dan kepala desa juga merasakan hal yang sama, ditekan dan diancam jika tidak mau menjalankan perintah 01,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan kekuasaan secara sewenang-wenang ini sudah menciderai dan melukai demokrasi. Sistem demokrasi di Paluta sudah cacat, tidak sehat lagi dan tidak baik baik saja. Setiap warga negara punya hak pilih masing masing dan sudah diatur dalam undang-undang.
“Saya berpesan kepada masyarakat Paluta khususnya generasi muda agar tidak menganggap permasalahan ini hal yang biasa, jangan hanya diam jika melihat dan merasakan sesuatu yang salah, kita harus lawan kezaliman ini,” tutupnya. (KKK)
