JAKARTA – Elite politik gaduh. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, anggota parlemen, aktivis, hingga insan media menjadi sorotan nasional. Namun, ada persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan rakyat: PHK, daya beli yang terjun, harga kebutuhan pokok yang melambung, dan biaya hidup yang semakin mencekik.
Jangan sampai pertarungan di lingkaran kekuasaan membuat pemerintah lupa pada rakyatnya!
Itulah pesan keras yang mengemuka dalam diskusi mingguan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang dipimpin pendirinya, Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara. Kekuasaan harus memiliki mekanisme checks and balances. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan masyarakat yang kini semakin nyata,” tegas Mohamad Nasir, wartawan senior Kompas.
Diskusi tersebut dihadiri Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025; M Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI; Budi Nugraha, wartawan Suara Merdeka sekaligus dosen komunikasi; HMU Kurniadi, wartawan bidang hukum; Dadang Rahmad, Pemimpin Redaksi Mitrapol; serta wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono, wartawan senior Warta Kota yang juga dosen perguruan tinggi.
DUGAAN PENYADAPAN GUNCANG NEGARA
Polemik dugaan penyadapan ilegal selama dua tahun atau lebih memunculkan pertanyaan besar: bagaimana komunikasi Presiden bisa ditembus?
Dalam informasi yang beredar, kasus ini dikaitkan dengan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dugaan tersebut menjadi perhatian serius dan membutuhkan pembuktian serta penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Hendry Ch Bangun mempertanyakan lemahnya pengamanan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Padahal, sejumlah institusi negara memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan informasi pimpinan tertinggi negara.
“Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak yang seharusnya menjadikan komunikasi Presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry, mengutip pendapat seorang purnawirawan jenderal TNI.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Ini sangat membahayakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang,” katanya.
Sigit Setiono menilai dugaan tersebut menggambarkan tindakan yang melampaui batas kepatutan apabila terbukti dilakukan oleh petinggi kepolisian. Motifnya pun harus dibongkar. Apakah untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau agenda lain?
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan tidak berhenti menjadi spekulasi dan rumor.
Berman Nainggolan meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup-nutupi informasi.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
RAKYAT MAKIN SULIT, BELANJA MAKIN HEMAT
Di tengah gaduhnya polemik penyadapan, persoalan ekonomi justru mengintai kehidupan sehari-hari masyarakat.
Media sosial dipenuhi berbagai komentar yang mempertanyakan apakah hiruk-pikuk politik tersebut akan mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendesak: kelangkaan BBM, kenaikan harga, sulitnya memperoleh sejumlah kebutuhan pokok seperti gula, dan kehidupan yang semakin berat.
Sebuah unggahan Instagram bahkan menyuarakan kecurigaan bahwa polemik tersebut bisa menjadi pengalihan isu dari persoalan ekonomi. Pandangan itu merupakan opini warganet yang belum membuktikan adanya hubungan antara kedua persoalan tersebut.
Hendry Ch Bangun mengatakan kondisi masyarakat semakin mudah terlihat ketika menyaksikan langsung aktivitas ekonomi di lapangan.
“Saya suka ke lapangan. Kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” katanya.
Budi Nugraha juga melihat perubahan perilaku masyarakat dari semakin padatnya pengguna KRL dan angkutan umum lainnya.
“Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan angkutan umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan,” ujar Budi.
Gambaran itu memperlihatkan bagaimana masyarakat berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Pengeluaran dipangkas. Belanja dibatasi. Transportasi murah menjadi pilihan.
Sementara itu, pemerintah dituntut tidak hanya sibuk mengurus kegaduhan elite.
Pesan FWK jelas: keamanan negara harus dijaga, penyalahgunaan kekuasaan harus diusut, tetapi nasib rakyat tidak boleh dikorbankan oleh pertarungan politik.
Elite boleh berseteru. Namun, rakyat jangan dibiarkan bertarung sendirian menghadapi mahalnya kehidupan.
. (*)
