By: Reynold. A
Bagi warga Jakarta daratan, ketinggalan bus mungkin hanya berarti menunggu beberapa menit.
Tetapi bagi warga Kepulauan Seribu, ketinggalan kapal bisa berarti persoalan yang jauh lebih panjang dan rumit, Sebab bagi mereka, kapal bukan sekadar alat transportasi.
“Kapal adalah jalan raya”.
Di sanalah anak-anak pergi sekolah, warga pergi bekerja, orang sakit mencari pelayanan kesehatan dan pengobatan, pedagang membawa barang dagangan, keluarga memenuhi berbagai kebutuhan, dan masyarakat pulang & pergi menghubungkan kehidupannya dengan Jakarta daratan.
Karena itu, ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merencanakan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu berada di bawah PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, kebijakan ini patut disambut sebagai sebuah peluang dan harapan besar.
Ini bukan sekadar soal siapa yang mengelola kapal, Ini tentang bagaimana Jakarta memperlakukan warganya yang tinggal di seberang laut.
Kita mengenal Transjakarta sebagai bagian penting dari perubahan wajah transportasi di Jakarta, Transportasi darat dibangun dengan konsep keteraturan, keterjangkauan dan integrasi.
Maka wajar apabila muncul harapan yang sama ketika semangat Transjakarta mulai dibawa ke laut.
Warga kepulauan seribu tentu menginginkan transportasi yang lebih mudah diakses, jadwal yang lebih pasti, frekuensi perjalanan yang lebih sering, tarif yang terjangkau, serta keselamatan dan kenyamanan yang terus ditingkatkan.
Sederhana saja ukurannya, Bukan seberapa hebat nama pengelolanya, tetapi seberapa mudah mobilitas warga dapat terpenuhi.
Sebab bagi warga Kepulauan Seribu, transportasi laut bukan fasilitas tambahan, Transportasi laut adalah kebutuhan dasar.
Ketika mobilitas menjadi lebih mudah, bukan hanya warga yang diuntungkan. Distribusi barang menjadi lebih lancar, aktivitas ekonomi bergerak, wisatawan semakin mudah datang, dan pada akhirnya perekonomian masyarakat kepulauan seribu ikut tumbuh.
Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Jangan Sekadar Berganti Bendera, Di sinilah catatan pentingnya.
Perubahan pengelola harus menghasilkan perubahan pelayanan.
Jangan sampai yang berubah hanya papan nama dari Dinas Perhubungan menjadi Transjakarta, sementara persoalan yang dirasakan warga tetap sama.
Jangan sampai armada, jadwal, akses dan pola pelayanan berjalan dengan cara yang tidak jauh berbeda.
Sebab Transjakarta tidak sedang sekadar mendapatkan wilayah operasi baru.
Transjakarta sedang memasuki karakter wilayah yang benar-benar berbeda.
Laut bukan jalan raya Gatot Subroto atau MH. Thamrin, disana Ada cuaca, gelombang, jarak antar pulau, kondisi dermaga dan berbagai persoalan yang tidak ditemukan dalam pengelolaan transportasi di darat Jakarta.
Karena itu, kehadiran Transjakarta di Kepulauan Seribu harus membawa cara berpikir dan tata kelola baru, bukan sekadar membawa nama besar yang sudah dikenal di daratan Jakarta.
Ada satu hal lagi yang menurut saya sangat penting, Selama ini ketika layanan transportasi pemerintah memiliki keterbatasan, masyarakat tidak pernah benar-benar berhenti bergerak.
Ada kapal milik swasta, perorangan, nelayan dan pelaku usaha lokal yang ikut menopang mobilitas warga.
Mereka mungkin tidak memiliki sistem sebesar perusahaan milik pemerintah daerah, Tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak kalah penting yaitu ; pengalaman, pengetahuan tentang laut, dan kedekatan dengan masyarakat pulau.
Karena itu, jangan melihat mereka sebagai bagian dari masa lalu yang harus digantikan ketika sistem baru hadir.
Justru mereka seharusnya di libatkan dan menjadi bagian dari masa depan transportasi di kepulauan seribu.
Transjakarta memiliki sistem dan manajemen.
Pelaku lokal memiliki pengalaman dan fleksibilitas.
Kalau keduanya dapat dipertemukan dalam satu ekosistem pelayanan, mengapa harus dipertentangkan?
Semangatnya bukan, Transjakarta menggantikan mereka.
Tetapi, Transjakarta merangkul mereka.
Bayangkan Jika “JakLingko Laut” dapat benar-benar terealisasi di laut kepulauan seribu.
Kita mengenal gagasan integrasi transportasi di daratan Jakarta, Mengapa semangat yang sama tidak dibawa ke laut kepulauan seribu, bukankah mereka juga bagian dari DKI Jakarta?
Bukan berarti seluruh kapal harus dimiliki dan dijalankan oleh satu pihak.
Transjakarta dapat menjadi pengintegrasi sistem, memastikan standar pelayanan, keselamatan, informasi, jadwal dan konektivitas berjalan dalam satu arah.
Sementara kapal-kapal pemerintah, swasta, koperasi maupun pelaku lokal yang memenuhi ketentuan dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
Dengan semangat yang sederhana:
“satu sistem, banyak pelaku, satu tujuan, memudahkan warga bergerak”.
Dan ada satu hal lainnya yang tidak boleh dilupakan, Transportasi laut tidak boleh berdiri sendiri, Ketika kapal tiba di daratan Jakarta, perjalanan warga seharusnya tidak kembali dimulai dari titik nol.
Jangan sampai warga turun dari kapal, kemudian harus berjalan jauh keluar pelabuhan, mencari kendaraan lain, menunggu lagi dan membayar tanpa kepastian koneksi.
Idealnya, mereka turun dari kapal dan langsung menemukan konektivitas dengan transportasi darat.
– Kapal Transjakarta Laut.
– Dermaga.
– Hub transportasi.
– Transjakarta Darat.
– JakLingko.
– Dan bila diperlukan kedepannya dapat tersambung dengan MRT/LRT maupun KRL.
Laut mengantarkan mereka ke Daratan Jakarta. Transportasi darat harus menyambut mereka sebagai warga Jakarta.
Di situlah makna sesungguhnya dari integrasi, Bukan sekadar menyambungkan kendaraan, tetapi menyambungkan kehidupan.
Karena Mereka adalah bagian integral dari DKI Jakarta.
Kepulauan Seribu bukan sekadar halaman belakang Jakarta.
Bukan pula sekadar destinasi wisata ketika akhir pekan tiba.
Di sana ada warga Jakarta yang menjalani kehidupan setiap hari.
Mereka bekerja, bersekolah, membangun keluarga dan mencari penghidupan sebagaimana warga Jakarta lainnya.
Hanya saja, jalan mereka berupa laut.
Karena itu, pembangunan transportasi Kepulauan Seribu sesungguhnya bukan sekadar proyek transportasi, Ini adalah persoalan keadilan.
Warga yang tinggal di pulau tidak boleh merasa bahwa jarak geografis membuat mereka mendapatkan hak mobilitas yang lebih sedikit.
Jakarta boleh memiliki gedung pencakar langit, MRT, LRT dan jaringan transportasi modern.
Tetapi wajah kota global juga harus terlihat ketika kita melihat bagaimana Jakarta memperlakukan warganya yang tinggal jauh di seberang lautan dan jauh dari pusat kota.
Pada akhirnya, warga tidak terlalu membutuhkan istilah birokrasi yang rumit, Mereka hanya ingin tahu,
Apakah kapal lebih mudah didapat?
Apakah jadwal lebih sering?
Apakah perjalanan lebih terjangkau?
Apakah keselamatan dan kenyamanan semakin baik?
Apakah ketika tiba di daratan mereka langsung terhubung dan di sambut dengan transportasi Jakarta?
Dan yang tidak kalah penting, Apakah mereka yang selama ini membantu menghidupkan konektivitas Kepulauan Seribu ikut mendapatkan tempat dalam sistem baru ini?
Jika jawabannya ya, maka perubahan ini bukan sekadar perubahan pengelola.
Itu adalah maha karya pelayanan transportasi publik.
Tetapi jika hanya terjadi perpindahan kewenangan dari satu institusi ke institusi lainnya tanpa perubahan yang dirasakan warga, maka kita patut bertanya:
Apa sebenarnya yang berubah?
Pada akhirnya, Saya mewakili banyak warga kepulauan seribu, menyambut baik keberanian Bapak Gubernur Pramono Anung membawa Transjakarta menyeberangi laut.
Ini adalah peluang untuk membangun babak baru transportasi Kepulauan Seribu.
Jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi, dan lebih berpihak kepada kebutuhan warga.
Rangkul pelaku lokal.
Perbanyak konektivitas.
Perbaiki kepastian perjalanan.
Integrasikan laut dan daratan.
Dan yang paling penting, tempatkan warga sebagai ukuran utama keberhasilan.
Karena pada akhirnya, warga Kepulauan Seribu tidak membutuhkan sekadar bendera baru di atas kapal.
“Mereka membutuhkan harapan baru dalam perjalanan hidupnya kedepan.”
Bendera boleh berganti. Pengelola boleh berubah, Tetapi perubahan baru benar-benar berarti ketika kapal datang lebih sering, perjalanan terasa lebih pasti, biaya lebih terjangkau, dan ketika warga menginjakkan kaki di daratan Jakarta, mereka merasa sedang disambut oleh kotanya sendiri.
Selamat Bekerja Pak Gubernur..!!
#Pojok_JAKarta
