Oleh : Musbar Rizky Patli
Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak warga negara, serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Seiring perkembangan zaman, hukum pidana perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat akan keadilan.
Salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia adalah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menjadi langkah penting dalam menggantikan KUHP warisan kolonial dengan sistem hukum pidana nasional.
Pembahasan
1. Pembaruan KUHP Nasional
Pembaruan KUHP bertujuan membangun hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, dan perkembangan masyarakat Indonesia. KUHP Nasional juga mengatur berbagai jenis pidana dan memperkuat pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan serta pembinaan pelaku.
Namun, penerapan aturan baru ini membutuhkan kesiapan aparat penegak hukum agar setiap ketentuan dapat dilaksanakan secara tepat dan konsisten.
2. Tantangan Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana siber, serta ketidakmerataan akses terhadap keadilan. Selain itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi seseorang.
Aparat penegak hukum harus bertindak profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemberian hukuman tanpa memperhatikan hak tersangka, korban, dan kepentingan masyarakat dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pelaksanaan hukum pidana harus tetap menghormati hak asasi manusia. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak memperoleh proses hukum yang adil dan dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menghindari tindakan sewenang-wenang, memastikan hak pembelaan terpenuhi, serta memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana.
4. Upaya Meningkatkan Keadilan
Untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, diperlukan peningkatan kompetensi aparat, pengawasan yang efektif, transparansi proses peradilan, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab untuk membantu penanganan tindak pidana, terutama kejahatan yang dilakukan melalui internet.
Selain itu, penerapan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sarana melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban.
Penutup
Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan pembaruan tersebut bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, profesional, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.
