JAKARTA, selatan. News.-Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa selain 17 Agustus, salah satu puncak hari besar Indonesia adalah 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda.
Hal itu disampaikannya dalam wawancara di sela-sela kegiatan Diskusi kepemudaan di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Mugiyanto, 28 Oktober adalah momentum ketika para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia bersatu dan memikirkan Indonesia harus merdeka sebagai sebuah bangsa. Semangat itu, kata dia, harus terus dihidupkan hingga hari ini.
“Harapan saya semangat itu yang harus muncul, semangat ke-Indonesiaan, memastikan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana menggaungkan itu, bagaimana untuk menuju ke sana,” ujar Mugiyanto.
Ia mengingatkan, jika persatuan tidak dijaga, Indonesia akan mudah dipecah belah oleh berbagai kepentingan. Ia menyoroti masih banyak elit politik dan tokoh masyarakat yang hanya memikirkan kepentingan kelompok dan hari ini, bukan kepentingan Indonesia ke depan untuk semua orang.
“Semangat persatuan itu yang menurut saya harus terus dikembangkan. Saya pikir Pak Prabowo itu sedang membawa kita ke sana, membawa kita ke Indonesia ke depan. Jangka pendeknya Indonesia Emas, jangka panjangnya Indonesia menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera, di dunia dikagumi menjadi inspirasi dunia,” katanya.
*Soal HAM dan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia*
Mugiyanto mengungkapkan, secara demokrasi Indonesia sudah menjadi inspirasi banyak negara. Pengalamannya menghadiri forum-forum internasional, termasuk di Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan memimpin di tingkat regional maupun internasional untuk isu HAM dan demokrasi.
“Untuk menuju ke sana memang tidak mudah, karena kita sedang melakukan _shift_, ada pergeseran yang sedang dilakukan dan dengan pergeseran itu banyak yang tidak suka,” ucapnya.
Ia berharap mahasiswa mampu membaca arah kebijakan Presiden hari ini secara jernih.
*Luruskan Tugas Kementerian HAM, Tidak Hanya di Hilir*
Terkait literasi HAM bagi generasi muda, Mugiyanto mengatakan hal itu menjadi pekerjaan besar yang sedang dikerjakan Kementerian HAM secara masif.
Selama ini, kata dia, publik hanya melihat dan mengharapkan Kementerian HAM hadir di hilir, ketika persoalan sudah terjadi. Seperti ketika ada kebakaran, kekerasan, diskriminasi, hingga pelarangan rumah ibadah.
“Memang itu pekerjaan HAM, kita sedang menyelesaikan itu. Tetapi lebih penting dari persoalan di hilir adalah persoalan di hulu, yaitu kebijakan-kebijakannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kementerian HAM saat ini sedang membuat banyak kebijakan di hulu, salah satunya Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Ia menganalogikan kerja Kementerian HAM seperti menangani banjir. Menurut Menteri HAM Natalius Pigai, tidak akan efektif jika menangani banjir di Jakarta hanya dengan mengurusi gorong-gorong di Jakarta.
“Air akan terus datang dan kita pasti akan gagal menyelesaikannya. Yang perlu kita lakukan adalah kerja di hulu, di Cianjur, di Bogor, di Bekasi. Air diurai di sana, diatur di sana supaya tidak ke sini,” ujar Mugiyanto mengutip analogi Menteri.
“Begitu juga kerja HAM. Itu pentingnya kerja di hulu, dan itu yang sedang dikerjakan, termasuk penguatan pemahaman HAM di kalangan anak-anak muda,” lanjutnya.
Kementerian HAM kini aktif masuk ke kampus, sekolah, hingga pesantren untuk memberikan edukasi HAM yang kontekstual. Misalnya, bagaimana komunitas motor RX King diajarkan untuk tidak bising saat masuk kampung, atau komunitas pemancing diajarkan untuk tidak merusak lingkungan dengan menggunakan potasium untuk meracun ikan.
“Itu hak asasi manusia loh. Itu yang kita kerjakan. Banyak sekali tantangannya dan dua tahun ini kita sedang meletakkan landasan untuk itu. Mudah-mudahan pada periode pertama Pak Prabowo nanti, persoalan HAM perlahan-lahan bisa kita uraikan, bisa kita perbaiki,” pungkasnya.
