IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu
“Pemuda Kritis 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”
Jakarta — Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu menggelar evaluasi kritis, terbuka, dan berbasis data terhadap arah pembangunan nasional pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran.
Kami menilai bahwa keberhasilan pemerintahan tidak boleh diukur semata dari besarnya anggaran, jumlah program yang diluncurkan, atau realisasi belanja, melainkan dari manfaat nyata, keadilan, akuntabilitas, serta keberlanjutan yang tunduk pada konstitusi.
Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menguji konsistensi janji politik. Karena itu, evaluasi ini bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk menegaskan bahwa pembangunan harus dikawal publik, berbasis bukti, dan tunduk pada konstitusi.
*APBN: Dari Besar Anggaran ke Nyata Manfaat*
APBN harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar mesin realisasi belanja. Pemerintah menetapkan besarnya program prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun, termasuk alokasi awal MBG Rp335 triliun, Kopdes Merah Putih Rp83 triliun, serta Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.
Perubahan sebesar ini menunjukkan perlunya keterbukaan penuh atas dasar perhitungan lokal, prioritas belanja, dan mekanisme pengendalian risiko.
Kami menuntut:
Publikasi terbuka atas alokasi, pencairan, dan realisasi seluruh program prioritas.
Audit independen atas efektivitas belanja, bukan hanya kepatuhan administratif.
Keterlibatan DPR, BPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil dalam pengawasan berbasis data.
Perlindungan anggaran dasar: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan daerah tidak boleh dikorbankan demi program baru yang belum teruji.
*MBG: Gizi Anak Tidak Boleh Menjadi Proyek Angka*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia: memperbaiki gizi anak dan mendukung pembelajaran.
Namun, capaian jangkauan belum otomatis berarti keberhasilan. CORE Indonesia menilai belum tersedia evaluasi dampak yang memadai dari Badan Gizi Nasional mengenai pengaruh MBG terhadap gizi, kesehatan, dan capaian pendidikan penerima manfaat.
Pemerintah sendiri telah meminta evaluasi menyeluruh, termasuk rintangan dan laporan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak sesuai ketentuan.
Kami menuntut:
Data terbuka mengenai penerima manfaat, kualitas gizi, keamanan pangan, kasus keracunan, dan dampaknya terhadap stunting.
Standar mutu dan pengawasan ketat atas dapur serta rantai pasok lokal.
Evaluasi partisipatif bersama orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa.
Sanksi tegas bagi korupsi, mark-up, dan penyalahgunaan anggaran.
*Kopdes Merah Putih: Koperasi, Bukan Bangunan Kosong*
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan menjadi simbol fisik yang mahal tetapi belum beroperasi produktif.
Data yang dikutip dari dashboard Sinkopdes per 16 Oktober 2026 mencatat 28.402 unit pembangunan fisik selesai, tetapi baru sekitar 10.070 koperasi beroperasi dari target 75.000 unit pada akhir 2026.
Kami menuntut:
Moratorium evaluatif terhadap pembangunan fisik baru sebelum koperasi yang ada terbukti berjalan sehat.
*Audit tata kelola, pembiayaan, kepemilikan, dan keterlibatan anggota.*
Jaminan bahwa Kopdes tidak menjadi instrumen utang berisiko bagi APBN maupun keuangan daerah.
Prioritas bagi koperasi produsen, nelayan, petani, UMKM, dan ekonomi kreatif desa.
Pendidikan: Kualitas, Akses, dan Kebiasaan Akademik
Pendidikan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Program seperti MBG, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan beasiswa dapat memberi manfaat bila diarahkan untuk memperkuat mutu pembelajaran, pemerataan akses, serta kesejahteraan guru.
Namun, anggaran pendidikan tidak boleh hanya dipakai untuk membangun citra program.
Kami menekankan tiga hal:
Pertama, Pendidikan harus gratis, berkualitas, inklusif, dan bebas dari diskriminasi.
Guru, dosen, dan tenaga kependidikan harus dilindungi, diberi kesejahteraan layak, serta dihormati kebebasan akademiknya.
Kampus dan sekolah harus menjadi ruang berpikir kritis, bukan ruang yang diintimidasi oleh kepentingan politik.
Demokrasi tidak berhenti pada pemilu; ia hidup ketika mahasiswa berdemonstrasi, pers mengawasi, dan warga menyampaikan kritik.
*Demokrasi: Kritik Adalah Bagian dari Republik*
Kami mencatat indikasi yang perlu menjadi perhatian serius terhadap kualitas demokrasi. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19 dalam kategori sedang, tetapi skor aspek kebebasan di tingkat pusat hanya 66,8%.
Berbagai organisasi masyarakat sipil juga menyoroti perluasan peran militer di ruang sipil, melemahnya pengawasan, serta pembatasan kebebasan berekspresi.
SAFENet mencatat 5.549 pelanggaran hak digital sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, meliputi akses internet, kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan kekerasan berbasis gender online.
YLBHI juga menempatkan perluasan peran militer, legalisme otokratik, pelemahan kebebasan sipil, dan krisis ekologis sebagai catatan kritis dua tahun pemerintahan.
Kami menuntut:
Penghormatan penuh terhadap kebebasan pers, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.
Penghentian kriminalisasi serta intimidasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan warganet.
Penegakan putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten.
Penguatan parlemen, lembaga anti-korupsi, Ombudsman, dan pengawasan publik.
*Ekologi: Pembangunan Tanpa Kerusakan Hayati*
Pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan hutan, laut, air, tanah, dan penghidupan masyarakat adat. Krisis ekologis, konflik agraria, karhutla, dan perampasan ruang hidup adalah persoalan struktural yang harus dijawab dengan kebijakan yang tegas, bukan retorika.
Kami menuntut:
Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan pelaku kebakaran hutan dan lahan.
Perlindungan masyarakat adat, petani, nelayan, dan komunitas lokal dari perampasan ruang hidup.
Transisi energi yang adil, berbasis sains, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
*Keterbukaan data lingkungan, izin usaha, dan dampak proyek strategis nasional.*
Kedaulatan Teknologi dan AI: Indonesia Harus Jadi Subjek, Bukan Pasar
Kemajuan kecerdasan artifisial harus memperkuat kedaulatan rakyat, bukan memperdalam ketergantungan teknologi. Pemerintah tengah mendorong konsep sovereign AI melalui model AI lokal, infrastruktur komputasi, talenta digital, serta Peta Jalan AI Nasional 2026-2029.
Namun, kedaulatan AI tidak cukup dibangun dari pusat data dan jaringan. Ia harus menjamin kendali atas data nasional, perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, serta perlindungan warga dari disinformasi dan surveilans berlebihan.
Kami menuntut:
Regulasi AI yang berpihak pada hak asasi, privasi, dan kedaulatan data.
Penguatan riset, talenta, chip, komputasi, dan infrastruktur digital milik nasional.
Larangan penggunaan AI untuk pengawasan politik, profiling warga, dan represi terhadap kritik.
Keterlibatan akademisi, komunitas teknologi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan AI.
Tuntutan Bersama
Dalam semangat Sumpah Pemuda, kami menuntut pemerintah untuk:
Melakukan evaluasi terbuka dan berbasis data atas MBG, Kopdes Merah Putih, dan seluruh program prioritas.
Menjamin APBN yang akuntabel, efisien, berpihak pada rakyat, dan bebas dari korupsi.
Memperkuat pendidikan publik, kesejahteraan guru, serta kebebasan akademik.
Melindungi kebebasan sipil, kebebasan pers, dan hak warga untuk mengkritik kekuasaan.
Menghentikan perusakan ekologi dan menjamin keadilan agraria serta transisi energi.
Membangun kedaulatan teknologi dan AI yang berpihak pada kemanusiaan serta kepentingan nasional.
Membuka ruang dialog nasional yang inklusif bersama pemuda, petani, nelayan, buruh, perempuan, masyarakat adat, akademisi, dan masyarakat sipil.
Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab.
Sejarah Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa Indonesia hanya kuat bila kebijakannya berpihak pada keadilan, persatuan, dan martabat manusia.
