Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (GERBANG TANI) menyoroti lonjakan harga beras yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Organisasi petani nasional ini menegaskan bahwa kenaikan harga tidak serta-merta menguntungkan petani, dan justru paling memberatkan masyarakat miskin dan petani gurem.
Harga beras di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025 mencatat kenaikan harga beras medium sebesar 3,07% secara bulanan dan 5,96% secara tahunan. Di tingkat grosir dan eceran, harga beras naik masing-masing 1,59% dan 1,35% dalam sebulan terakhir.
Meskipun terkesan menguntungkan, kenaikan harga ini tidak dinikmati oleh mayoritas petani kecil. Gerbang Tani Indonesia menyebut bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektare, yang bahkan lebih sering menjadi konsumen ketimbang penjual beras.
“Petani tidak otomatis untung saat harga beras naik. Mereka justru menjual gabah dengan harga rendah saat panen raya karena tidak punya fasilitas penyimpanan atau pengering. Di sisi lain, mereka tetap harus membeli kebutuhan lain dengan harga tinggi,” tegas Ketua Umum Gerbang Tani Indonesia, Idahm Arsyad, dalam siaran persnya.
Idham Arsyad menambahkan bahwa konsumen miskin adalah kelompok yang paling terpukul. Beras merupakan komponen utama dalam konsumsi rumah tangga miskin, dan kenaikan harga beras bisa mendorong angka kemiskinan dan kerawanan pangan semakin tinggi.
Melalui pernyataan resminya, Gerbang Tani Indonesia menyampaikan sejumlah desakan kebijakan kepada pemerintah agar lonjakan harga beras tidak berubah menjadi krisis sosial. Dalam jangka pendek, beberapa hal yang segera harus dilakukan : Revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah agar mencerminkan biaya produksi riil, Perkuat operasi pasar dan pastikan distribusi beras murah tepat sasaran, dan bangun fasilitas pengering dan gudang di sentra produksi agar petani bisa menjual dengan harga lebih baik.
Lebih jauh Idham Arsyad mengungkapkan perlunya Pemerintah mengambil kebijakan jangka panjang, antara lain : Modernisasi pertanian rakyat, termasuk subsidi pupuk, akses alsintan, dan pelatihan. Bangun Kawasan pangan berbasis koperasi tani atau BUMDes, bukan korporasi besar. Potong rantai pasok yang terlalu panjang antara petani dan pasar. Dan tetapkan harga dasar untuk petani dan harga maksimum untuk konsumen secara adil dan terpantau.
“Petani tidak butuh belas kasihan. Petani butuh keadilan harga, akses pasar, dan perlindungan nyata dari negara,” tegas Ketua Umum Gerbang Tani.
Gerbang Tani mengajak seluruh pihak, terutama pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk memastikan bahwa kebijakan pangan nasional tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada keadilan bagi produsen pangan dan perlindungan bagi masyarakat miskin
Organisasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan sektor pangan bergantung pada keseimbangan antara produksi yang sehat, distribusi yang adil, dan konsumsi yang terjangkau.
