*YLKI Lahat : Air Macet, Pelanggan Bisa Gugat Class Action Bupati dan PDAM Tirta Lematang*
Pelayanan PDAM Tirta Lematang Kota Lahat dikeluhkan konsumen. Respons pada keluhan layanan yang selama ini dilakukan dinilai hanya hanya ditampung saja, sehingga tidak menyelesaikan masalah secara tuntas.
Tiplan Rais, BSc. An, warga Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Lahat, mengatakan, air PDAM di rumahnya sudah tak lancar sejak setahun lalu. Sering mati, kalaupun hidup pagi sangat kecil dan harus disedot dengan mesin Sanyo dapatnya paling banyak 2 (dua) ember kecil.
“Bukan hanya di rumah saya, saluran air tidak lancar juga terjadi di beberapa rumah milik tetangga,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Sabtu (19/8/2023).
Setiap bulan selama empat bulan berturut-turut saya lapor ke PDAM, sambil bayar taripnya hanya bayar uang abodemen Rp. 85.000 tapi tidak pernah petugas PDAM yang datang menanggapi keluhan saya, tambah Tiplan sapaan akrabnya.
Puncaknya tanggal 10 Agustus 2023 Jam 08.00 saya langsung menemui Direktur PDAM dan saya marah-marah atas pelayanan publik yang diberikan tak sesuai janji. Siangnya ada petugas PDAM berjumlah 3 (tiga) orang yang datang yaitu Andri, LIsti dan satu lagi tidak tau namanya, urainya
Namun petugas tersebut tidak melakukan pemeriksaan hanya minta foto bersama. Sampai sekarang belum ada perkembangakan akan dilakukan diperbaiki atau bagaimana, jelasnya dengan nada kesal.
Padahal bulan September 2023 yang akan ada PORPROP di Kabupaten Lahat dimana rumah-rumah masyarakat di Kelurahan Kota Jaya banyak dijadikan tempat Home Stay peserta Kabupaten lainnya, pungkas Tiplan
Saat diminta tanggapannya Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, mengatakan bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan dan jujur serta tidak diskriminatif, ujar Sanderson Syafe’i, ST. SH.
PDAM Tirta Lematang memiliki kewajiban mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal dan meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian serta memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kwalitas, kuantitas dan kuantinuitas, tegas pengacara muda ini.
Pertanyaannya apakah PDAM Tirta Lematang telah menuhi keseimbangan hak terhadap kewajiban pelanggan dan penyelenggara (PDAM) yang telah dituangkan dalam Kontrak Perjanjian Pelanggan.
Sebagai penyelenggara air minum, PDAM memiliki hak dan kewajiban kepada pelanggannya begitupula sebaliknya. Secara ideal, pemenuhan hak dan kewajiban antara pelanggan dan PDAM harus berjalan seimbang, lanjutnya.
Namun jika dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut belum berjalan secara seimbang, pelanggan dapat melakukan upaya hukum, yang yaitu melalui jalur non litigasi atau litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Peradilan umum, jika banyak pelanggan yang dirugikan bisa melakukan Gugatan Class Action Air PDAM Tirta Lematang, pungkas Sanderson.
Sementara Direktur PDAM Tirta Lematang Anda Wijaya, S.Kom saat diminta tanggapannya melalui pesan singkat WhatsApp mengungkapkan, Maaf pak..tidak ada keluhan pelanggan yg tidak kami tanggapi.. semuanya di tanggapi..
Proses keluhan pelanggan harus di masukan di sistem kami dulu.. baru ditindak lanjuti.., tambah Anda.
Lanjutnya, Pelanggan yg melapor harus melampirkan bukti pembayaran atau no. rekening PDAM.
Kalu melapor tidak di sertai no. pelanggan kami tidak bisa proses..karena ada SOPnya…bagaimana kami tahu pelanggan yg tidak ngalir kalau identitasnya tidak ada, pungkasnya.
