By ; Reynold. A
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beberapa waktu lalu bagaikan alarm yang berdering nyaring di tengah teriknya musim kemarau. Bersandar pada prediksi BMKG mengenai musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, beliau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tambora, Cakung, dan wilayah-wilayah lain yang selama ini dikenal rawan dilalap si jago merah.
Peringatan itu bukan sekadar imbauan. Bagi Jakarta, kemarau hampir selalu identik dengan meningkatnya risiko kebakaran. Permukiman yang berhimpitan, instalasi listrik yang sudah menua, gang-gang sempit, hingga akses jalan yang tertutup parkir liar menjadi kombinasi yang membuat api begitu mudah berubah menjadi bencana besar.
Atas dasar itu, kita patut memberikan apresiasi dan angkat topi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah cepat Gubernur Pramono Anung yang menginstruksikan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap RW, memperkuat sosialisasi melalui BPBD, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan merupakan bukti bahwa pemerintah hadir bahkan sebelum asap pertama membumbung ke langit.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa keselamatan warga, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan padat, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun demikian, kita juga harus jujur mengakui bahwa menghadapi “monster api” di gang-gang sempit Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar APAR dan imbauan. Dibutuhkan strategi yang mampu memutus mata rantai penyebab kebakaran sekaligus mempercepat penanganan ketika musibah itu benar-benar terjadi.
Jika berkaca pada keberhasilan Filipina dalam mengelola mitigasi kebakaran di kawasan padat maupun ketegasan Malaysia dalam menata akses permukiman, Jakarta sesungguhnya memiliki ruang untuk melakukan lompatan kebijakan yang sederhana, murah, tetapi berdampak besar. Solusinya bukan semata-mata teknologi mahal, melainkan keberanian membenahi ruang, membangun budaya disiplin, dan mempercepat respons di menit-menit pertama.
Jalan Harus Merdeka dari Ego Parkir dan Lapak Liar, Musuh terbesar armada pemadam kebakaran bukan hanya kobaran api, melainkan waktu yang terbuang karena jalan tertutup kendaraan dan lapak liar.
Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta menetapkan Zona Merah Bebas Hambatan 24 Jam di jalur-jalur vital kawasan padat penduduk. Gang maupun akses utama menuju permukiman harus steril dari parkir kendaraan, mobil yang dipaksakan masuk ke gang sempit, maupun lapak pedagang yang menghalangi jalur evakuasi.
Aturan ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dengan sanksi yang tegas. Sebab membiarkan akses pemadam tersumbat sama saja dengan memberi kesempatan api memenangkan pertarungan sebelum petugas tiba.
Dalam dunia pemadaman kebakaran dikenal istilah Golden Time, yaitu lima menit pertama yang menentukan apakah api dapat dilokalisasi atau justru berubah menjadi bencana besar.
Karena itu, Jakarta perlu membentuk Tim Relawan Semi-Profesional berbasis kelurahan yang dilengkapi kendaraan roda tiga bermesin pompa bertekanan tinggi.
Saya menyebutnya “Pasukan Semut Merah”. Bukan karena ukurannya besar, dan bukan juga karena kelak baju seragamnya berwarna merah, melainkan karena kecepatannya. Layaknya koloni semut yang bergerak serempak, tim ini harus mampu tiba di lokasi hanya dalam hitungan menit untuk melakukan pemadaman awal sebelum armada Damkar tiba.
Minimal dua tim siaga di setiap kelurahan rawan kebakaran akan jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan mobil pemadam yang masih harus menembus kemacetan dan gang sempit Jakarta.
Ada satu gagasan yang menurut saya layak dipertimbangkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu membangun Hydrant Box Mini di setiap RW yang masuk kategori rawan kebakaran.
Bentuknya tidak perlu rumit ataupun mahal. Cukup sebuah boks baja berwarna merah yang ditempatkan di titik-titik strategis, berisi gulungan selang, nozzle, sambungan hydrant atau tandon air, perlengkapan dasar pemadaman, serta APAR sebagai pelengkap.
Mengapa ini penting? Karena dalam kebakaran permukiman padat, musuh terbesar bukan hanya kobaran api, melainkan waktu. Tidak sedikit peristiwa kebakaran yang telah menghanguskan puluhan rumah sebelum mobil Damkar berhasil mencapai lokasi.
Dengan adanya Hydrant Box Mini, Pasukan Semut Merah, pengurus RT/RW maupun warga yang telah mendapatkan pelatihan dapat langsung melakukan pemadaman awal. Api yang masih berada pada tahap awal jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan ketika sudah menjalar ke puluhan rumah.
Program ini relatif murah dibandingkan kerugian akibat satu kali kebakaran besar yang dapat menghanguskan puluhan bahkan ratusan rumah, memutus mata pencaharian warga, bahkan merenggut nyawa.
Jika APAR merupakan garis pertahanan pertama, maka Hydrant Box Mini menjadi garis pertahanan kedua. Keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem mitigasi kebakaran berbasis komunitas.
Saya membayangkan suatu hari nanti, setiap gang padat di Jakarta memiliki sebuah boks merah bertuliskan “Hydrant Darurat RW”. Mungkin terlihat sederhana, tetapi pada saat genting, boks itu bisa menjadi pembeda antara sebuah kampung yang selamat dan sebuah kampung yang tinggal puing-puing.
Satu hal yg harus kita sepakati, bahwa APAR Tidak Akan Berguna Tanpa Mental Baja. Membagikan APAR dan menyediakan HYDRANT BOX MINI ke setiap RW merupakan langkah yang sangat tepat. Namun, tabung pemadam selang Hydrant hanyalah sebuah benda mati apabila warga tidak mengetahui cara menggunakannya.
Musuh terbesar saat kebakaran bukan hanya api, melainkan kepanikan.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu menjadikan simulasi kebakaran sebagai agenda rutin di setiap RW. Warga harus dilatih mematikan aliran listrik utama, menggunakan APAR dengan benar, melakukan evakuasi kelompok rentan, hingga memahami jalur komunikasi tercepat dengan petugas maupun relawan.
Ketika masyarakat telah terlatih, mereka tidak lagi menjadi penonton yang panik, melainkan menjadi garda terdepan penyelamat lingkungan mereka sendiri.
Sebagian besar kebakaran di kawasan padat dipicu oleh korsleting listrik akibat instalasi yang sudah tua, penggunaan kabel tidak standar, maupun sambungan listrik ilegal.
Di sinilah kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan PT PLN menjadi sangat penting.
Audit instalasi listrik harus dilakukan secara berkala, disertai penertiban sambungan liar tanpa kompromi.
Sebagai langkah jangka panjang, Jakarta juga layak mulai menguji penggunaan thermal sensor atau sistem pendeteksi lonjakan arus listrik di kawasan berisiko tinggi. Teknologi ini memang membutuhkan investasi, tetapi jauh lebih murah dibandingkan kerugian ekonomi maupun penderitaan masyarakat akibat kebakaran yang terus berulang.
Mitigasi yang telah dipersiapkan Gubernur Pramono Anung merupakan fondasi yang sangat baik. Namun, fondasi saja belum cukup untuk memutus mata rantai kebakaran yang selama puluhan tahun seolah menjadi kutukan bagi permukiman padat Jakarta.
Keberanian mensterilkan jalur evakuasi, membentuk Pasukan Semut Merah, membangun Hydrant Box Mini di kawasan rawan, memperkuat kesiapsiagaan warga, serta melakukan audit instalasi listrik secara disiplin adalah lima langkah yang saling melengkapi.
Jakarta tidak kekurangan petugas pemadam kebakaran. Jakarta hanya terlalu sering terlambat melawan api.
Karena itu, perang melawan kebakaran harus dimulai bukan ketika sirene berbunyi, melainkan jauh sebelum percikan pertama muncul.
Kota global bukanlah kota yang paling cepat memadamkan api, melainkan kota yang paling berhasil mencegahnya menyala dan membesar.
Selamat bekerja, Pak Gubernur Pramono Anung. Semoga setiap ikhtiar yang Bapak lakukan menjadi perlindungan nyata bagi jutaan warga Jakarta.
#Pojok_JAKarta
