Prabowo Harus Dengarkan Nasihat Dari Tokoh Lintas Sektoral
Oleh: M. Harun*)
Marilah kita simak dengan seksama dan lengkap isi dari sebuah pernyataan opini yang dimuat di jakartasatu.com terkait peta politik nasional terbaru. Begini bunyi tulisan tersebut : Aksi demonstrasi menolak Undang- Undang (UU) TNI yang terjadi di berbagai kota diduga memiliki skenario politik yang lebih luas.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mensinyalir ada partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang sedang memainkan agenda tersembunyi untuk menyingkirkan Presiden Prabowo Subianto. Jika skenario ini berhasil, maka Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden, akan naik menggantikan Prabowo secara konstitusional.
Dalam politik, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan dan momentum yang tepat. Menurut Amir, skenario ini mirip dengan yang terjadi pada Presiden Soeharto pada tahun 1998. Meskipun saat itu Soeharto memiliki dukungan kuat dari parlemen dan militer, ia tetap jatuh akibat gelombang demonstrasi yang sistematis.
Kini, Prabowo menghadapi situasi serupa dimana gelombang protes terhadap UU TNI semakin meluas dan sentimen negatif terhadapnya semakin meningkat.
Amir menilai, Prabowo masih membiarkan loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam pemerintahan. Langkah ini awalnya dianggap sebagai upaya merangkul semua pihak demi stabilitas politik. Namun, ia memperingatkan bahwa strategi ini justru seperti memelihara “anak macan” yang berpotensi menerkam tuannya sendiri. Para loyalis ini, menurutnya, masih memiliki afiliasi kuat dengan Jokowi dan bisa berperan dalam skenario menggoyang pemerintahan Prabowo dari dalam.
Gelombang demonstrasi yang menolak UU TNI terus berlangsung di berbagai kota. Tuntutan para demonstranpun semakin keras, tidak hanya menolak revisi UU TNI tetapi juga menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo. Hal ini, menurut Amir, bukan sekadar aksi spontan dari kelompok sipil atau mahasiswa, tetapi bagian dari skenario besar yang dirancang oleh aktor politik tertentu.
“Prabowo sudah menjadi musuh bagi demonstran. Ini bukan hanya soal UU TNI, tetapi ada desain besar untuk menciptakan ketidakstabilan. Dengan adanya tekanan massa yang masif, harapannya adalah Prabowo dipaksa turun, dan saat itu, secara konstitusi, Gibran yang naik menggantikannya,” jelas Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah kepada redaksi Jakartasatu.com, Jumat (26/3/2025).
Dalam analisisnya, ia menilai ada kemungkinan partai politik dalam KIM Plus yang merasa lebih nyaman dengan Gibran sebagai Presiden ketimbang Prabowo. Dengan pengaruh Jokowi yang masih kuat, mereka melihat Gibran sebagai figur yang lebih mudah dikendalikan untuk kepentingan mereka.
Oleh sebab itu, skenario menyingkirkan Prabowo lewat demonstrasi dan tekanan politik bisa menjadi opsi yang mereka dorong.
Menghadapi situasi ini, langkah yang diambil Prabowo akan menentukan kelangsungan pemerintahannya. Jika ia tetap membiarkan para loyalis Jokowi dalam struktur pemerintahan dan partai-partai KIM Plus terus bermain di bawah meja, maka ancaman ini bisa semakin nyata. Di sisi lain, Prabowo juga harus mencari cara meredam demonstrasi yang semakin meluas agar tidak menjadi bola liar yang mengancam stabilitas nasional.
Amir menyarankan agar Prabowo segera melakukan konsolidasi internal, memastikan loyalitas penuh dari jajaran pemerintahan dan militer, serta mengambil langkah strategis untuk meredakan situasi politik yang sedang memanas. Jika tidak, ia bisa menghadapi skenario yang sama seperti Soeharto pada 1998.
“Prabowo harus tegas. Jika tidak, ia bisa menjadi korban permainan politik ini dan akhirnya turun sebelum waktunya,” pungkas Amir.
Dari pernyataan Bang Amir Hamzah diatas, ini sudah lebih dari cukup bagi Presiden Prabowo untuk bersikap lebih berani lagi untuk membersihkan para pembantunya di dalam kabinet merah putih dari anasir- anasir an bayang- bayang rezim sebelumnya.
Tulisan ini sebagai gayung bersambut bagaimana agar stabilitas politik nasional terjaga dan Presiden Prabowo juga aman dari tekanan politik baik internal maupun eksternal. Konsekuensinya, Presiden Prabowo Harus Dijaga jangan sampai jatuh ditengah jalan.
Namun demikian, nyali dan keberanian mantan Danjen Kopassus tersebut untuk menyapu bersih loyalis mantan Presiden sebelumnya yang kini masih ada disekitar Prabowo menjadi taruhan tingkat tinggi. Jika hal ini berhasil dilaksanakan Prabowo maka rakyat yang memilih dan tidak memilihnya akan berduyun- duyun mendukungnya seratus persen. Karena Prabowo telah menunjukkan jati dirinya sebagai pejuang bukan pecundang.
Akan tetapi jika Prabowo justru kompromi dengan meloloskan apalagi membiarkan DPR mengesahkan UU TNI yang ditolak rakyat maka akumulasi anti Prabowo akan meningkat, kekacauan akan terjadi sedangkan para demonstran juga punya banyak argumen untuk menggulingkannya di tengah jalan.
Dalam hal ini Prabowo membutuhkan kepekaan tingkat dewa ( sensifitas tinggi) dalam mengelola pemerintahannya jika beliau ingin selamat dari jebakan- jebakan maut kudeta terselubung baik dari internal maupun eksternal, baik secara soft maupun Hard. Prabowo sudah harus membuang jauh- jauh rasa balas jasa kepada siapapun termasuk rezim sebelumnya sehingga tak terkesan dirinya dikendalikan oleh rexim yang lama, dan beliau bisa objektif melihat kebenaran.
Dalam banyak hal terkait kebijakan pemerintahannya saat ini Prabowo sudah harus banyak mengevaluasi diri. Prabowo membutuhkan sepering partner dalam menata ulang setiap program dan kebijakan pemerintahannya sebelum melangkah lebih jauh. Beliau harus banyak belajar mendengar dari segenap lapisan yang positif bagi kebaikan pemerintahannya. Tinggalkan nostalgia semu dan palsu dari sebagian anggota koalisi dari KIM Plus yang hanya asal bapak senang ( ABS), bangun kembali kekuatan koalisi yang kondusif bagi perjalanan pemerintahan kedepan yang lebih baik.
Lewat tulisan ini kita mendorong dan berharap supaya Prabowo Subianto kelak dikemudian hari bisa dikenang oleh anak cucu kita sebagai pemimpin Indonesia yang demokratis dan mau mendengar masukan, nasihat bahkan tak kebal kritik dari para Tokoh Lintas Sektoral ( Ulama, Cendekiawan, Pakar Hukum, Tokoh ummat dan bangsa, Ormas, Purawirawan TNI/ Polri, Pengusaha Senior, Politisi Senior, LSM dan Jurnalis) yang punya komitmen di Negeri ini. Begitu juga menghindari citra buruk yang akan disematkan kepada dirinya sebagai pemimpin negeri ini yang korup, otoriter, anti kritik dan citra negatif lainnya. Semoga.
*) M. Harun, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia (IJMI).
